Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta masih menunggu langkah konkret komitmen transparansi dalam setiap kebijakan publik dari ketiga kandidat gubernur Jakarta.
Menurut Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Rabu, komitmen itu menjadi referensi bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin Jakarta yang berpihak pada kepentingan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel dan responsif terhadap isu lingkungan perkotaan serta perubahan iklim.
Menurut Harry yang juga merupakan salah satu panelis pada debat ketiga Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024, Minggu (17/11), empat isu transparansi terkait keterbukaan informasi publik yang mendesak untuk diwujudkan demi keberlanjutan pembangunan di Jakarta antara lain soal transparansi anggaran penanganan banjir.
Selain itu transparansi ketersediaan air bersih di Jakarta, transparansi perjanjian fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta
transparansi penurunan emisi, polusi udara dan transisi energi terbarukan.
Debat ketiga yang bertema "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim" ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian diskusi publik Pilkada DKI Jakarta 2024.
Namun, Harry mengatakan, publik Jakarta harus lebih mengenal program dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel dan responsif terhadap isu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Harry berharap empat isu tersebut dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan calon pemimpin Jakarta.
Baca juga: Bawaslu Jakbar petakan tiga klaster kerawanan TPS
Baca juga: KPU DKI imbau masyarakat renungkan pilihan gubernur di masa tenang
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
