Bawaslu Jaksel petakan 25 indikator potensi TPS rawan saat Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Selatan memetakan sebanyak 25 indikator potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Hasilnya, 25 indikator terdiri dari tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 13 indikator yang banyak terjadi dan lima indikator yang tidak banyak terjadi, namun tetap perlu diantisipasi," kata Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Atiq Amalia di Jakarta, Rabu.

Atiq mengatakan, pemetaan kerawanan terhadap delapan variabel dan 25 indikator itu diambil dari 65 kelurahan/desa di 10 kecamatan di Jakarta Selatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama enam hari pada 10 hingga 15 November 2024.

Tujuh indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi, yakni 296 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb).

"296 TPS itu berada Pesanggrahan,Pasar Minggu, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Kebayoran Baru, Pancoran, Tebet, Cilandak dan Setiabudi," ujarnya.

Baca juga: KPU DKI siapkan layanan TPS Keliling saat Pilkada 2024

Adapun 183 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa, dan sebagainya), dan 41 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas.

Lalu, 35 TPS didirikan dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih dan 26 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat/TMS (meninggal dunia, alih status TNI/Polri).

"Kemudian, empat TPS terdapat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT dan dua TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Jakut antisipasi pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Jakarta

Kemudian, Bawaslu Kota Jakarta Selatan melakukan pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

"Strateginya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait dan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara luring maupun daring.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.
Baca juga: Polisi pastikan distribusi logistik Pilkada KPU Jaksel aman dan lancar