Birokarasi yang melayani, yang akan dibangun Jokowi dan Jusuf Kalla."
Jakarta (ANTARA News) – Calon presiden terpilh, Joko Widododan Jusuf Kalla dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasusoleh penegak hukum.
"Dengan istilahnya membentuk kabinet profesional,kabinet kerja dan kabinet bersih (dalam arti tidak menjadi tersangka olehpenegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi)," kata SekretarisJenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo diJakarta, Senin.
Tjahjo menyebutkan, Jokowi tidak mempermasalahkan soal figurserta asal calon menteri. Termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers,akademisi dan kader partai.
"Yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yangdipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dalam artibisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu polamanajemen dan memahami sistem pemerintahan Presidensil danprogram-program prioritas yang presiden canangkan," kata Tjahjo.
Kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat prosespeningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi kedepan tidak berbedadengan kepemimpinan Jokowi selama inisebagaimana pernah jadi walikota dan gubernur Jakarta," katanya.
"Menteri-menteri nantinya jangan duduk-duduk saja. Birokarasi yangmelayani, yang akan dibangun Jokowi dan Jusuf Kalla," imbuh Tjahjo. (*)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014