Ketua Komisi III DPR usul jangan ada wawancara "doorstop" KPK

Sekarang hadir di seminar, tiba-tiba di doorstop bicara soal perkara, apakah pimpinan apakah dewas, yang mempunyai efek kadang-kadang damage yang luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK agar jangan ada wawancara informal atau doorstop, dan hanya memberikan keterangan dalam konferensi pers secara resmi.

Menurut dia, doorstop terhadap KPK perlu ditiadakan karena hal itu menyangkut penegakan hukum. Dia menilai bahwa sesi wawancara secara doorstop itu bisa menimbulkan multitafsir di tengah-tengah masyarakat.

"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas itu konferensi persnya harus hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak," kata Habiburokhman saat uji kelayakan dan kepatutan Calon Dewas KPK Benny Jozua Mamoto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa KPK berposisi sebagai lembaga yang masuk ke dalam rumpun eksekutif yang berbeda dengan lembaga legislatif. Menurut dia, lembaga legislatif lebih dominan bekerja dengan berbicara, sedangkan eksekutif bekerja dengan tindakan nyata.

Berkaca pada waktu sebelumnya, dia menilai negatif terkait adanya perdebatan antara Pimpinan dan Dewas KPK di ruang publik. Menurut dia, hal itu menimbulkan damage bagi lembaga antirasuah tersebut.

"Sekarang hadir di seminar, tiba-tiba di doorstop bicara soal perkara, apakah pimpinan apakah dewas, yang mempunyai efek kadang-kadang damage yang luar biasa," ucap dia.

Baca juga: Pimpinan DPR dan MPR turut hadiri uji kelayakan Capim- Calon Dewas KPK

Baca juga: Semua berkualitas, Komisi III dilema uji kelayakan Capim-Cadewas KPK

Dia pun mencontohkan bahwa hakim hanya boleh berbicara di ruang publik melalui putusan-nya. Maka dari itu lalu lintas komunikasi yang muncul di ruang publik bisa lebih tertib.

Dengan begitu, dia pun mengusulkan agar KPK hanya menugaskan juru bicara untuk menyampaikan keterangan. Menurut dia hal yang disampaikan pun harus sesuai dengan tugasnya dalam informasi suatu kasus, bukan menyampaikan pendapat.

"Jadi poin-nya di level di posisi seperti bapak dan pimpinan KPK berbicara itu dengan kebijakan nyata, dengan tindakan nyata dalam konteks menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bukannya di media," ujar dia.

Sementara itu, Benny Jozua Mamoto sependapat dengan Habiburokhman agar menyerahkan seluruh rilis atau konferensi pers kepada juru bicara. Pasalnya, dia menilai bahwa narasumber biasanya belum siap untuk menjawab pertanyaan ketika diwawancarai dengan metode doorstop.

"Dan itu sangat merugikan institusi oleh sebab itu menurut kami memang lebih tepat biarlah juru bicara yang menyampaikan rilis-nya. Kemudian hal-hal teknis bila diperlukan, dihadirkan," tutur Benny.