Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta jajarannya memperhatikan secara serius transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam implementasi program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad).
"Kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Kalau yang sudah baik biasa itu, puja-puji itu biasa. Tapi, bagaimana kita mengukur kejujuran kita menjadi landasan posisi kita ke depan," kata Yandri saat membuka Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (19/11), seperti dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Yandri mengatakan kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta penerapan program Tekad..
Dia pun menilai kejujuran dalam transparansi pendampingan berbasis pemberdayaan masyarakat itu merupakan cara yang efektif dalam membangun legitimasi kebijakan tersebut di mata warga desa.
"Kalau kita melihat dengan kacamata kejujuran itu, insya Allah kita bisa menapaki kebahagiaan, setapak demi setapak untuk membahagiakan desa-desa yang kita lakukan program Tekad ini," ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Baca juga: Mendes ajak desa wisata tonjolkan ciri khas daerah
Dalam kesempatan yang sama, Mendes Yandri juga menegaskan jajaran Kemendes PDT sudah sepatutnya mengevaluasi implementasi program Tekad secara maksimal dan serius, khususnya dalam bidang terkait dengan kebijakan yang diambil.
Dengan demikian, menurut dia, indikator pencapaian program Tekad dapat dimanfaatkan menjadi rumusan masalah demi mewujudkan kemaslahatan warga pada program pendampingan desa dalam jangka panjang.
Baca juga: Mendes PDT ajak mahasiswa kembangkan potensi desa
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024