Sekda Garut: Program perhutanan sosial upaya mengentaskan kemiskinan

Garut (ANTARA) - Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana menyatakan dukungan program pengembangan kawasan terpadu atau Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan di Garut, Jawa Barat.

"Dari kegiatan ini adalah pengentasan kemiskinan, kemiskinan kita kan seperti begini, makanya ini bisa menjadikan 'treatment' kepada masyarakat, bisa melibatkan masyarakat," katanya pada Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Terpadu IAD berbasis Perhutanan Sosial di Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Garut Kota, Selasa.

Ia menuturkan, program pengembangan perhutanan sosial itu tidak lain tujuannya untuk memberikan banyak manfaat yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat, kata dia, bisa mendapatkan sumber penghasilan yang tetap dan pasti yang akhirnya kehidupannya bisa lebih sejahtera.

"Masyarakat yang ada di situ yang di lingkungan perhutanan, sehingga jadilah sumber pendapatan mereka, sehingga ada kepastian pendapatan yang konotasinya nanti akan memberikan juga tingkat kesejahteraan mereka," kata Nurdin.

Ia menyampaikan, pentingnya optimalisasi potensi perhutanan sosial di Kabupaten Garut yang luasnya mencapai 74 ribu hektare, sehingga pengelolaan lahan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan IAD.

Adanya kesempatan itu, kata dia, pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni beberapa dinas, dan organisasi masyarakat untuk membuat rencana aksi terhadap pengembangan perhutanan sosial itu.

"Apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, apa yang dilakukan Dinas Perindag, kan semua bisa berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat," katanya.

Perwakilan National Coordinator Forest Programme V, Desy Emawati, menyatakan, program tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, untuk di Indonesia diterapkan empat provinsi dan empat kabupaten, salah satunya Garut.

Program itu, kata dia, Pemerintah Jerman membantu Indonesia untuk mendorong pengembangan perhutanan sosial yang bertujuan memberikan akses kelola kepada masyarakat sekitar hutan dengan lima skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Pola Kemitraan.

"Kegiatan hari ini adalah salah satunya bagaimana mengembangkan perhutanan sosial itu dengan lintas sektor," katanya.