Ban menyeru semua partai politik Irak untuk mematuhi kerangka waktu konstitusi yang mengatur pencalonan perdana menteri.
"Dia juga menyerukan semua pemimpin di Irak untuk membentuk pemerintah berbasis luas yang diterima semua komponen masyarakat Irak," kata juru bicara Ban Ki-moon seperti dikutip Reuters.
"Pemerintah semacam itu seharusnya mampu memobilisasi bangsa itu dalam menghadapi ancaman Negara Islam (ISIS) dengan cara yang akan menciptakan keamanan dan stabilitas di seluruh negeri."
Parlemen Irak menemui jalan buntu dalam memilih perdana menteri baru menyusul Pemilu April lalu.
Perdana Menteri Nuri al-Maliki yang berasal dari Syiah, yang naik berkuasa pada 2006, berupaya memerintah untuk ketiga masanya setelah koalisasinya mendominasi Pemilu, namun kelompok Sunni Arab dan etnis Kurdi yang keduanya minoritas menuntut sang perdana menteri diganti.
Pembentukan secara cepat pemerintahan yang lebih inklusif telah dipandang sebagai langkah krusial untuk mencegah serangan para militan ISIS yang memanfaatkan betul ketidakefektifan dan terpecah belahnya para pemimpin politik.
Ban juga tetap sangat prihatin pada situasi kemanusiaan dan keamanan di Irak.
PBB dan komunitas internasional juga dengan cermat mengikuti perkembangan di Irak, kata sang juru bicara seperti dikutip Reuters.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
