Kementerian BUMN bersama BP Haji bakal buat tim optimalisasi pelayanan

Nanti kita coba buat tim untuk mulai berkolaborasi. Saya sudah minta BSI untuk mengawal transisi bagaimana ini bisa berjalan sampai ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan Badan Penyelenggara (BP) Haji berencana membuat tim untuk memulai kolaborasi guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji bagi masyarakat.

Usai pertemuan dengan BP Haji, di Jakarta, Selasa, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, dirinya mendorong beberapa perusahaan pelat merah, seperti Garuda, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Indonesia Financial Group (IFG) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat tiga BUMN tersebut merupakan stakeholder dalam penyelenggaraan haji.

"Nanti kita coba buat tim untuk mulai berkolaborasi. Saya sudah minta BSI untuk mengawal transisi bagaimana ini bisa berjalan sampai ke depan," katanya pula.

Ia menjelaskan, untuk perusahaan pelat merah Garuda, dirinya mendorong untuk melakukan pemetaan (mapping) jumlah pesawat yang dimiliki, serta mempunyai pemikiran untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai agregator semua penerbangan swasta. Dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan pesawat pada saat musim haji.

Sementara untuk BSI, kata Menteri Erick, perusahaan tersebut merupakan pengelola dana syariah terbesar di Indonesia dengan penggunaan untuk biaya haji dan umrah mencapai 60-70 persen. Sehingga ia mendorong penggunaan data yang ada di BSI untuk kebijakan yang hendak diambil BP Haji ke depan.

Pada sisi lain, Kepala BP Haji Moch Irfan Yusuf mengatakan pertemuannya dengan Menteri Erick merupakan upaya silaturahmi lembaga baru yang dipimpinnya, dengan harapan bisa memberikan pelayanan terbaik penyelenggaraan haji bagi masyarakat.

"Ada beberapa hal yang bisa kita sepakati. Tapi intinya semuanya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada jamaah haji," ujar dia.

Lebih lanjut Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, tugas yang diberikan kepada pihaknya merupakan hal yang rumit, karena kombinasi antara tugas keumatan dan tugas mengelola keuangan negara.

Sehingga, melalui kolaborasi yang terjalin antara BP Haji dan Kementerian BUMN bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan amanat Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan haji yang aman, nyaman, transparan, akuntabel, dan antikorupsi.
Baca juga: Tak ada calon haji Madiun tarik BPIH
Baca juga: Komisi VIII DPR RI dorong pengembangan Asrama Haji Batam