Mendikdasmen imbau guru tidak politisasi profesi dan golput

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengimbau para guru dan tenaga pendidik untuk memanfaatkan hak pilih (tidak golongan putih/golput) serta tidak mempolitisasi profesi masing-masing menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ia mengatakan profesi guru di daerah tidak dapat dipungkiri erat dengan aktivitas politis, yang dapat memberikan keuntungan, mulai dari materi hingga posisi strategis bila guru mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.

Baca juga: Ribuan guru Mojokerto ikrar netralitas Pemilu 2024

“Sehingga, guru seringkali menjadi jabatan yang politis, guru-guru yang mendukung gubernur, bupati, wali kota yang menang mungkin bisa langsung dipromosikan menjadi kepala dinas,” kata Mu'ti dalam sambutannya pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Pusat, Selasa.

Oleh karena itu, Mu'ti mengingatkan agar para guru konsisten dengan profesinya sebagai pendidik dan menjaga netralitas profesi masing-masing.

Salah satunya adalah dengan tidak menjadikan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan masing-masing sebagai arena atau ajang kampanye calon tertentu dalam bentuk apapun.

Netralitas itu, lanjutnya, penting untuk menjaga muruah profesi sekaligus satuan pendidikan masing-masing, sehingga tetap terjaga profesionalisme sebagai guru.

Baca juga: Dinas Pendidikan DKI imbau guru jaga netralitas jelang Pemilu 2024

Baca juga: PGRI tegaskan jaga netralitas hadapi Pemilu 2024

Pada kesempatan itu, ia berpesan agar para guru memanfaatkan hak pilih masing-masing dengan berpartisipasi memberikan suara masing-masing dalam pemilihan kepala daerah atau tidak golput.

“Walaupun golput itu tidak melanggar undang-undang, tetapi golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya dalam konteks kita membangun partisipasi dan aspirasi politik,” imbuhnya.