China promosikan tata kelola global yang setara di G20

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping mengajak anggota-anggota G20 untuk memperbaiki tata kelola global sehingga dapat setara dan inklusif.

"Mengingat mandat G20, kita dapat membangun konsensus internasional yang lebih besar di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, digital maupun lingkungan demi meningkatkan tata kelola global dan mempromosikan dunia multipolar yang setara dan tertib serta globalisasi ekonomi yang inklusif dan bermanfaat secara universal," kata Presiden Xi dalam Sesi II "Reformasi Lembaga Tata Kelola Global" Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro pada Senin (18/11).

G20 adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, China, Turki dan 1 lembaga, Uni Eropa sehingga menjadi representasi lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.

"Pertama, kita perlu meningkatkan tata kelola ekonomi global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan kerja sama," ucap Presiden Xi.

Presiden Xi menyebut penting untuk memanfaatkan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dengan baik, menjadikannya sebagai penyeimbang bagi koordinasi kebijakan makro, dan menumbuhkan lingkungan yang terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif untuk kerja sama ekonomi internasional.

"Sebagai kreditor utama, lembaga keuangan internasional dan kreditor komersial perlu mengambil bagian dalam pengurangan dan penangguhan utang bagi negara-negara berkembang," ungkap Presiden Xi.

Selain itu penting juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dengan menegakkan sikap tanpa toleransi terhadap korupsi, meningkatkan kerja sama internasional dalam pemulangan buron dan pemulihan aset dan menolak tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang korup dan aset mereka.

"Kedua, kita perlu meningkatkan tata kelola keuangan global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan stabilitas. Untuk meningkatkan suara dan representasi negara-negara berkembang, Bank Dunia harus melakukan tinjauan kepemilikan saham dan Dana Moneter Internasional (IMF) harus melakukan penataan kembali kuota sesuai dengan kerangka waktu dan peta jalan yang disepakati," papar Presiden Xi.

Negara-negara maju, ujar Presiden Xi, harus memenuhi tanggung jawab mereka dalam hal tersebut termasuk meningkatkan sistem pemantauan risiko keuangan, peringatan dini dan penanganan, memperkuat kerja sama di bidang-bidang seperti mata uang digital dan perpajakan dan memperkuat jaring pengaman keuangan global.

"Ketiga, kita perlu meningkatkan tata kelola perdagangan global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan keterbukaan. Kita harus menempatkan pembangunan di pusat agenda ekonomi dan perdagangan internasional, dan terus memajukan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi," tutur Presiden Xi.

Presiden Xi mengemukakan bahwa perlu ada usaha terus-menerus untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menentang unilateralisme dan proteksionisme dan menghindari politisasi masalah ekonomi.

"Menghindari fragmentasi pasar global, dan menghindari langkah proteksionis atas nama pembangunan hijau dan rendah karbon," kata Presiden Xi.

Dua tahun lalu, China dan Indonesia, kata Presiden Xi, bersama dengan beberapa negara lain, meluncurkan Prakarsa Kerja Sama Internasional tentang Rantai Pasok dan Industri yang Tangguh dan Stabil yang menyerukan kemitraan industri dan rantai pasokan yang lebih setara, inklusif, dan konstruktif.

"Kami siap untuk bekerja sama yang lebih erat dengan semua pihak dalam inisiatif ini," tambah Presiden Xi.

Keempat, anggota G20 perlu meningkatkan tata kelola digital global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan inovasi.

"Kita harus meningkatkan tata kelola dan kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan (AI), untuk memastikan bahwa AI adalah untuk kebaikan dan untuk semua, bukan permainan negara-negara kaya dan orang kaya," lanjut Presiden Xi.

China menjadi tuan rumah Konferensi AI Dunia 2024 dan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Tata Kelola AI Global serta menerbitkan Deklarasi Shanghai tentang Tata Kelola AI Global dan bersama negara lain mempromosikan adopsi resolusi Majelis Umum PBB tentang peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas AI.

"Kelima, kita perlu meningkatkan tata kelola ekologi global dan membangun ekonomi dunia yang bercirikan keramahan lingkungan. Kita harus menghormati prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda, dan sepenuhnya dan efektif menerapkan Perjanjian Paris," ujar Presiden Xi.

Selain itu menjaga kepatuhan atas Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal demi koeksistensi manusia yang harmonis dengan alam juga menjadi syarat agar transisi energi dan keamanan energi dapat dilakukan.

"Kita harus mengikuti pendekatan 'membangun yang baru sebelum menghapus yang lama', dan mengganti energi tradisional dengan energi bersih dengan cara yang stabil dan teratur, sambil mempercepat transisi ekonomi dunia yang hijau dan rendah karbon," ucap Presiden Xi.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola global, anggota G20 juga diminta untuk mendukung PBB dan Dewan Keamanannya dalam memainkan peran yang lebih besar, dan mendukung semua upaya yang mendukung penyelesaian krisis secara damai.

"Untuk meredakan krisis Ukraina dan mencari penyelesaian politik, kita harus mengikuti prinsip tidak memperluas medan perang, tidak meningkatkan permusuhan, dan tidak mengobarkan api permusuhan," kata Presiden Xi.

Presiden Xi mengatakan China dan Brasil, bersama dengan beberapa negara Selatan Global lainnya, meluncurkan kelompok "Sahabat untuk perdamaian" untuk mengatasi krisis Ukraina, dengan tujuan menyatukan lebih banyak suara untuk perdamaian.

"Pertempuran di Gaza juga telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat. Jalan keluar mendasar dari siklus konflik Palestina-Israel terletak pada penerapan solusi dua negara, pemulihan hak-hak nasional Palestina yang sah, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka," tegas Presiden Xi.