Otoritas New Delhi tutup sekolah akibat kualias udara sangat buruk

New Delhi (ANTARA) - Otoritas ibukota India, New Delhi menerapkan pembatasan tambahan termasuk menutup sekolah hingga pemberitahuan lebih lanjut dan melarang masuk truk yang tidak penting karena kabut asap beracun yang memperburuk kualitas udara ke kategori "di atas parah".

Beberapa hari belakangan, beberapa kota-kota di India utara mengalami tingkat polusi udara di level beracun, dimana indeks kualitas udara (AQI) di Delhi meningkat hingga 457 pada Minggu malam, memicu pihak berwenang mengumumkan lebih banyak pembatasan di Delhi dan wilayah sekitar.

Bahkan banyak stasiun pemantauan kualitas udara di Delhi mendapati nilai AQI lebih dari 490 pada Senin pagi, menurut data resmi.

Meskipun Komisi Pengelolaan Kualitas Udara di Wilayah Ibu Kota Nasional (Delhi dan wilayah sekitarnya) pada Minggu malam telah mengumumkan penerapan lebih banyak pembatasan yang dimulai Senin.

"Komisi telah memerintahkan sebuah rencana aksi delapan poin, termasuk meminta pemerintah provinsi untuk 'mempertimbangkan langkah darurat tambahan seperti penutupan perguruan tinggi/institusi pendidikan dan penutupan kegiatan komersial non-darurat, serta memperbolehkan pengoperasian kendaraan dengan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor registrasi, dll.'"

Kepala Pemerintahan Delhi, Atishi Marlena, yang pada malam sebelumnya memerintahkan kelas tatap muka dihentikan kecuali untuk kelas 10 dan 12, mengatakan seluruh wilayah India utara telah “terjun ke dalam keadaan darurat medis” karena “pembakaran jerami terus berlanjut tanpa terkendali di seluruh negeri.”

Dia menyalahkan pemerintah federal karena tidak mengambil langkah konkret untuk menghentikan pembakaran jerami. “Seluruh India Utara menanggung akibatnya, terutama anak-anak dan orang tua yang kesulitan bernapas,” katanya.

Para pakar menghubungkan polusi berulang tersebut dengan kondisi musim dingin, pembakaran tunggul pertanian untuk membersihkan ladang, serta emisi industri dan kendaraan, yang memperparah buruknya kualitas udara tidak hanya di India, tetapi juga di negara tetangga Pakistan.

Mahkamah Agung negara itu, yang bulan lalu memutuskan bahwa tinggal di lingkungan bebas polusi adalah hak dasar, mempertanyakan pemerintah provinsi pada Senin atas keterlambatan mereka menerapkan langkah-langkah anti-polusi.

Sumber : Anadolu