Sejumlah ormas bentuk satgas anti politik uang di Pilkada Jakarta

Ormas yang tergabung ke dalam satgas tersebut, yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Forkabi, FBR, Petanesia Jakarta, PTIR Nusantara, Anak Kota, dan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang di Pilkada DKI Jakarta 2024, yang bertujuan menghasilkan pilkada yang baik dan pemimpin yang berkualitas.

Ormas yang tergabung ke dalam satgas tersebut, yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Forkabi, FBR, Petanesia Jakarta, PTIR Nusantara, Anak Kota, dan lainnya.

Baca juga: Pengamat minta Pemimpin DKI harus berani berimajinasi untuk penataan

"Pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap yang pertamanya DKI jadi percontohan. Jadi, Pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat," kata Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Lukman Hakim Hamid di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan gerakan ini tidak disusupi kepentingan politik praktis yang menguntungkan pihak tertentu.

"Gerakan ini murni dorongan rakyat agar pilkada berjalan baik," kata Lukman.

Baca juga: Paparan visi-misi paslon di Pilkada Jakarta dinilai jelas dan menarik

Lukman menjelaskan satgas akan melakukan pengawasan di tingkat RT/RW terhadap gerakan politik uang.

"Kami hanya melakukan pengawasan dengan konsep jaga kampung. Agar kampung kita terutama itu bersih dari politik uang (money politic). Karena membangun demokrasi yang sehat diawali dari lingkungan terkecil kita sendiri," kata Lukman.

Dia menambahkan bila ditemukan pelanggaran, satgas akan melaporkan temuan kepada Bawaslu.

Ketua Pelaksana Acara Satgas Anti Politik Uang, Husni Mubarok Amir, mengatakan gerakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi tetap sehat.

Tujuannya adalah agar pemimpin yang terpilih di pilkada murni karena gagasan yang diusung bila menjabat lima tahun ke depan.

Baca juga: Mengajak anak muda melek digital mengawal pilkada

"Kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan sepele, persoalan uang, persoalan sembako. Seharusnya pemimpin dipilih berdasarkan konsep dan gagasan," ujarnya.

Koalisi masyarakat sipil itu menginginkan pilkada dapat berjalan bermartabat, berakhlak, dan adil.

"Kami akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan main hakim sendiri. Ketika ada pelanggaran, maka kita akan serahkan kepada Bawaslu. Karena mereka yang berhak mengambil tindakan," kata Husni.