BRIN manfaatkan teknologi nuklir untuk cegah pemalsuan produk pangan

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi nuklir untuk mengatasi pemalsuan pangan yang diyakini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan pangan sekaligus mendukung daya saing ekspor produk pangan Indonesia di pasar global.

Peneliti dari Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi BRIN Henni Widyastuti mengungkapkan pihaknya telah mengembangkan teknologi nuklir yang memanfaatkan analisis radiasi dan isotop untuk mendeteksi keaslian pangan.

"Teknologi ini memungkinkan identifikasi asal-usul dan komposisi kimia pangan secara akurat tanpa merusak sampel,” kata Henni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Teknologi ini menggunakan "sidik jari" isotop dan elemen yang terkandung dalam pangan, seperti oksigen, karbon, nitrogen, dan hidrogen, yang terbentuk dari siklus alam dan unik pada setiap jenis produk pangan.

Menurut dia, teknologi nuklir menawarkan akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi pemalsuan, terutama pada bahan pangan yang sangat mirip dengan produk asli.

Isotop stabil yang digunakan dalam teknologi ini dapat mengidentifikasi asal-usul geografis bahan pangan, membantu mencegah pemalsuan produk yang diklaim berasal dari daerah tertentu.

Henni menekankan pentingnya peran teknologi nuklir dalam mendukung penelusuran pangan, terutama untuk produk-produk yang dilindungi oleh sistem sertifikasi Protected Designation of Origin (PDO) atau indikasi geografis.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk mengembangkan data komoditas pangan yang rentan terhadap pemalsuan, serta memperkuat kerja sama antara negara-negara pengimpor dan pengekspor dalam mengelola data penelusuran pangan.

Selain itu, untuk memaksimalkan potensi produk pangan Indonesia, diperlukan peningkatan pemanfaatan teknologi nuklir untuk mendukung penelusuran produk-produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan rentan terhadap pemalsuan.

“Ke depan, teknologi nuklir diharapkan dapat membantu memperkuat sistem pengawasan pangan Indonesia dan memperbaiki daya saing ekspor produk pangan Indonesia di pasar global, sekaligus melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang diakibatkan oleh pemalsuan pangan,” kata Henni.