Presiden: tidak ada kabinet demisioner

Oleh karena itu, saya tidak suka sebenarnya kalau di antara anggota kabinet atau menteri sudah menganggap bahwa pemerintahan ini sudah berakhir atau semi berakhir, lantas memposisikan dirinya sudah demisioner. Itu keliru besar,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak ada kabinet demisioner, sehingga para menteri harus tetap bekerja serta menjalankan tugasnya dengan baik hingga presiden baru disumpah oleh MPR pada 20 Oktober 2014.

"Oleh karena itu, saya tidak suka sebenarnya kalau di antara anggota kabinet atau menteri sudah menganggap bahwa pemerintahan ini sudah berakhir atau semi berakhir, lantas memposisikan dirinya sudah demisioner. Itu keliru besar. Boleh dikatakan itu lari dari tanggung jawab. Rakyat akan mencatat hal-hal seperti itu kalau terjadi di negeri kita," kata Presiden menyikapi isu terkini dalam video youtube yang diunggah di twitter resminya @SBYudhoyono kamis malam.

"Lantas kalau ditanyakan setelah ada presiden terpilih maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemerintahan ini, yang kita lakukan apakah keputusan, kebijakan harus dilakukan secara bersama atau dikonsultasikan terlebih dahulu, itu juga tidak seperti itu dalam tatanan undang-undang dasar kita," kata Presiden.

Menurut Presiden Yudhoyono, sesuai dengan konstitusi, masa jabatan presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2014. Sebelum presiden pengganti dilantik, konstitusi mengamanatkan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab. Misalnya membuat RAPBN 2015.

Namun demikian, Yudhoyono menegaskan dirinya menyadari penting untuk membuat langkah yang bijak bagi pemerintahan selanjutnya. Untuk itu, Presiden menegaskan tidak akan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena itulah sebenarnya sejak bulan April yang lalu saya sudah mengeluarkan instruksi dan menetapkan kebijakan, yang intinya melarang para menteri atau anggota kabinet untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang fundamental dan strategis yang berimplikasi pada pemerintahan yang akan datang atas inisiatifnya sendiri, saya larang itu," katanya.

Presiden menambahkan, "Juga tidak saya izinkan mereka untuk melakukan penggantian-penggantian pejabat utama, apalagi secara besar-besaran. Saya berpikir, lebih baik itu dilaksanakan oleh presiden mendatang, oleh pengganti saya nanti. Kecuali kalau ada alasan yang sah."

Presiden mencontohkan, penggantian Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman beberapa waktu lalu. Penggantian tersebut dilaksanakan karena Jenderal Budiman akan memasuki pensiun pada September 2014.

"Sebagai contoh saya mengganti KSAD karena Jenderal Budiman bulan depan sudah pensiun, sehingga saya masih memiliki tugas dan tanggung jawab untuk penggantian KSAD tersebut karena presiden baru belum ada," katanya. (M041/T007)