Koalisi Permanen diprediksi bubar bila Jokowi presiden

Koalisi permanen tidak jalan, mereka akan bubar kalau Jokowi menang (resmi dilantik menjadi Presiden),"

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ade Mulyana memperkirakan koalisi permanen partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan bubar apabila Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) resmi dilantik sebagai pemimpin Republik Indonesia.

"Koalisi permanen tidak jalan, mereka akan bubar kalau Jokowi menang (resmi dilantik menjadi Presiden)," kata Peneliti LSI Ade Mulyana dalam konferensi pers hasil temuan dan analisis survei LSI yang bertajuk head to head Dukungan Prabowo-Jokowi Pascakeputusan Resmi KPU, di Jakarta, Kamis.

Ade mengatakan bahwa berdasarkan yang diberitakan di sejumlah media, saat ini saja telah muncul gejala pengalihan dukungan sejumlah kader Golkar dan PPP ke kubu Jokowi-JK. Hal tersebut dapat menjadi salah satu tanda gagalnya koalisi permanen.

"Golkar itu tidak biasa menjadi oposisi, belum lagi keberadaan JK bisa menarik Golkar untuk pindah haluan. Sedangkan PPP yang kita ketahui tidak semua elitnya mendukung Prabowo-Hatta, jadi saya pikir koalisi permanen tidak akan jalan jika Jokowi menang," kata dia.

Khusus untuk Golkar, dia mengatakan, posisi ketua umumnya yakni Aburizal Bakrie (Ical) sendiri saat ini juga mengalami kesulitan. Di satu sisi pasangan Prabowo-Hatta kalah berdasarkan keputusan KPU, di sisi lain Ical juga didesak agar mundur oleh sejumlah kader lintas generasi.

"Jadi bisa jadi Golkar mengalihkan dukungan. Tapi ini kan baru bicara prediksi ya," ujar Ade.

Sebelumnya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara resmi tingkat nasional oleh KPU.

Namun pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menilai proses Pilpres itu diliputi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga yang bersangkutan mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini persidangan atas sengketa Pilpres itu sedang berproses di MK.

Sementara itu di sisi lain, koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta juga mewacanakan pembentukan Pansus Pilpres di DPR untuk menguak kecurangan selama proses Pilpres 2014.
(R028/R010)