Kalteng sosialisasikan Permendagri Nomor 7 tingkatkan pengelolaan aset

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai salah satu upaya meningkatkan pengelolaan aset.

"Kegiatan ini kami rangkai dengan asistensi penyusunan penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA)," terang Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Sri Widanarni di Palangka Raya, Senin.

Sosialisasi ini difasilitasi oleh Sub Direktorat Barang Milik Daerah (BMD) Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana diketahui, sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, merupakan pokok kebijakan sebagai petunjuk arah bagi Pemprov Kalteng dalam melaksanakan pengelolaan barang milik derah.

"Dengan adanya sosialisasi ini kami berharap setiap aparatur yang membawahi bidang aset, dapat memantapkan pengetahuan dan kemampuan mengenai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dan penyusunan penilaian IPA," pinta Sri Widanarni.

Kepala Bidang Aset dan Akutansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Lia Inggriaty Romzah menambahkan, sosialisasi ini juga bertujuan membangun sinergi tata kelola pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan barang milik derah serta penyusunan IPA.

"Pemprov Kalteng ingin terwujudnya kesamaan pemahaman, terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Dia menekankan, melalui sosialisasi ini diharap seluruh pengurus barang maupun pembantu pengurus barang dapat memahami alur ataupun proses pengelolaan barang milik daerah serta penyusunan IPA.

Peserta sosialisasi ini sekitar 180 orang yang terdiri dari sekretaris badan/dinas, kepala sub bagian keuangan dan asset yang membawahi bidang aset, pengurus barang dan pembantu pengurus barang pada lingkup Pemprov Kalteng.

Narasumber yakni dari Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Kepala Sub Direktorat Barang Milik Daerah Wilayah II Dwi Satriany Unwidjaja dan Dimas Bayu Nugraha.