Indef ingatkan utang harus disalurkan untuk belanja produktif

Kalau utang dikeluarkan lewat belanja yang berkualitas dan produktif, itu bisa memberikan dampak berganda kepada ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengingatkan pemerintah agar penarikan utang disalurkan untuk belanja produktif sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target 8 persen.

"Kalau utang dikeluarkan lewat belanja yang berkualitas dan produktif, itu bisa memberikan dampak berganda kepada ekonomi," kata Riza dalam webinar Indef yang dipantau di Jakarta, Senin.

Dia menyoroti porsi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif rendah, yakni hanya sebesar 7 persen. Menurutnya, level itu belum bisa memberikan daya dorong yang kuat terhadap perekonomian.

Selain dapat menciptakan efek berganda, penggunaan utang untuk belanja produktif juga bisa memberikan pengembalian ke negara dalam bentuk penerimaan perpajakan yang tinggi.

"Makin besar belanja pemerintah yang digelontorkan, maka harusnya pengembalian terhadap pemerintah dalam bentuk penerimaan perpajakan itu harusnya bisa lebih tinggi. Tapi pada kenyataannya, rasio pajak trennya terus turun, masih di kisaran 10 persen," tutur dia lagi.

Untuk itu, ia merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi penyaluran belanja. "Belanja perlu didorong lebih berkualitas pada sektor-sektor prioritas. Kita harus tentukan lagi prioritas pembangunan kita," katanya.

Baca juga: Indef: Pacu daya beli masyarakat wujudkan pertumbuhan 8 persen

Baca juga: Indef: Industri pengolahan perlu didukung untuk capai ekonomi 8 persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik pembiayaan utang sebesar Rp438,1 triliun hingga 31 Oktober 2024, setara 67,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp648,1 triliun.

Pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Porsi penerbitan SBN terhadap pembiayaan utang yakni sebesar Rp394,9 triliun. Realisasi ini setara 59,3 persen dari target APBN Rp666,4 triliun. Sementara porsi dari pinjaman sebesar Rp43,2 triliun.

Di sisi lain, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp53,2 triliun. Thomas menyebut nilai ini on-track dan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Oktober 2024 sebesar Rp383 triliun, setara 73,3 persen dari target APBN Rp522,8 triliun.

Secara keseluruhan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebut langkah-langkah pembiayaan dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan dikelola secara terukur dan antisipatif dengan memperhatikan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan.

Baca juga: Indef: Tingkatkan investasi dan ekspor capai pertumbuhan 8 persen

Baca juga: INDEF sebut ekraf bisa jadi alternatif dorong perekonomian nasional