Menko: PLN siap bangun PLTU pengganti Batang

Tadi direksi PLN menawarkan alternatif pembangunan PLTU baru dengan kapasitas sama,"

Semarang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan PT PLN siap membangun Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru pengganti PLTU Batang yang sulit terealisasi, karena terhambat masalah pengadaan lahan.

"Tadi direksi PLN menawarkan alternatif pembangunan PLTU baru dengan kapasitas sama," kata Chairul seusai memimpin rapat koordinasi terkait infrastruktur Jawa Tengah di Semarang, Rabu.

Ikut hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji serta aparat kepolisian dan jajaran pemerintah daerah setempat.

Chairul memastikan pembangunan PLTU baru ini sebagai antisipasi, apabila proyek PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berkapasitas 2x1000 MW tertunda implementasinya karena masalah lahan tersebut.

Namun, pemerintah masih berupaya untuk menyelesaikan segala masalah terkait PLTU Batang menggunakan UU nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, mulai tahun depan.

"Kita ingin melaksanakan pembangunan PLTU itu dengan UU lahan, karena sudah tidak mungkin dilakukan langkah diluar itu. Tapi proses dengan peraturan UU lahan, membutuhkan waktu setahun," katanya.

Chairul tidak mengungkapkan di wilayah mana, pembangunan PLTU tersebut akan dilaksanakan agar harga tanah tidak menjadi mahal, meskipun dapat dipastikan pembangkit listrik baru juga akan dibangun di wilayah Jawa Tengah.

"Tidak menutup kemungkinan pembebasan lahan dilakukan lebih cepat, maka satu proyek terbangun di Batang dan satu lagi di tempat baru," katanya.

Chairul mengharapkan proyek PLTU Batang masih dapat terwujud tanpa UU pengadaan tanah dan menyakini ada investor yang mau membantu PT PLN dalam membangun pembangkit listrik tenaga uap yang baru.

"Semua diatur sedemikian rupa, karena investor pada antre. Ini bukan berarti Batang kita tutup kesempatannya. Kita tunggu pemerintah daerah mau tidak membangun di Batang, kalau tidak mau kita pindahkan segera," tegasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan pemerintah tidak lagi memberikan tenggat waktu penyelesaian pembangunan PLTU Batang, dan membiarkan aparat daerah setempat menyelesaikan masalah terkait harga tanah.

"Untuk Batang kita tidak ada target, tergantung mereka mau bangun atau tidak. Kalau bisa, maka kita punya dua pembangkit dengan 2x1000 MW. Kita memberikan PR mereka, bisa menyelesaikan atau tidak," katanya.

Hingga saat ini, masih ada sekitar 29 hektare lahan di Kabupaten Batang yang belum dibebaskan, sehingga menghambat pembangunan proyek PLTU yang dibangun melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah-Swasta ini.

Proyek pembangkit listrik senilai empat miliar dolar AS, ini dibiayai oleh investor asal Jepang, yaitu Sumimoto Mitsui Banking Cooperation dan Japan Bank for International Cooperation (JICA).

PLN memperkirakan apabila proyek infrastruktur pembangkit listrik tenaga uap ini tidak segera terwujud, maka wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya akan mengalami kelangkaan tenaga listrik pada 2017-2018.

(S034/R010)