Mempunyai target ambisius untuk menjadi negara dengan lima ekonomi terbesar dunia pada 2024, tentu Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat
Digitalisasi dalam ekonomi kian mendominasi perekonomian Indonesia seiring perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di Tanah Air.
Bagaimana tidak, Indonesia memang mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri teknologi digital berkat populasinya yang besar dan penetrasi internet dan telepon genggam yang masif.
Badan Pusat Statistik mencatat persentase populasi yang memiliki akses terhadap internet melonjak dari 25,9 persen dari jumlah total pada 2011 menjadi 86,5 persen pada 2022. Sementara itu, pengguna telepon genggam meningkat dari 39,2 persen ke 67,9 persen pada periode yang sama.
Pada 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan 195 juta.
Indonesia memiliki pengguna internet paling aktif kelima di dunia, setelah Filipina, Brasil, Thailand, dan Kolombia. Jumlah ponsel aktif di Tanah Air mencapai 354 juta ponsel, melebihi total penduduk saat ini yang berjumlah 280 juta
Pandemi COVID-19 yang memaksa sekitar 270 juta penduduk Indonesia untuk berada di rumah saja turut mempercepat pertumbuhan digitalisasi khususnya ekonomi digital. Layanan e-commerce telah merevolusi cara berbelanja dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksinya diperkirakan akan melebihi 130 miliar dolar AS pada 2025.
Keuangan berbasis digital, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi digital turut bermunculan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Ekonomi digital diperkirakan akan mengalami pertumbuhan empat kali lipat pada 2030 dengan nilai mencapai antara 210 hingga 360 miliar dolar AS. Sektor pembayaran digital juga diprediksi tumbuh hingga 2,5 kali lipat pada 2030 dengan nilai mencapai 760 miliar dolar AS.
Besarnya potensi ekonomi digital tersebut masih belum maksimal karena Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital akibat belum meratanya infrastruktur digital.
Tantangan juga berada pada inklusi keuangan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Hal itu berarti meski orang tersebut sudah memiliki akses terhadap produk keuangan, mereka belum sepenuhnya memahami berbagai keterampilan keuangan
Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia menemukan bahwa pengguna internet di Jakarta pada 2022 mencapai 84,7 persen untuk penduduk berusia 5 tahun ke atas, sedangkan di Papua hanya 26,3 persen. Rumah tangga perkotaan memiliki tingkat penetrasi internet 90,9 persen, sementara di daerah perdesaan tertinggal 80,5 persen.
Menyorot digitalisasi dalam KTT APEC
Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) kembali digelar di Lima, Peru pada 15--16 November 2024.
Terdiri atas 21 negara, forum ekonomi regional yang didirikan pada 1989 itu bertujuan untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat di kawasan dengan mendorong pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman, serta mempercepat integrasi ekonomi regional.
Selain Indonesia, kawasan ekonomi APEC meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
KTT APEC kali ini mengangkat tema “Empower Include Grow” yang mencakup perdagangan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan terkoneksi, inovasi, serta digitalisasi untuk mempercepat transisi menuju ekonomi formal dan global, serta pertumbuhan yang berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan tangguh.
Kementerian Perdagangan mencatat, negara anggota APEC pada 2023 mencakup 48 persen perdagangan dunia atau senilai 28 triliun dolar AS. Ekonomi APEC juga mencakup 62 persen produk domestik bruto (PDB) dunia atau senilai 59 triliun dolar AS dengan jumlah penduduk mencapai 38 persen penduduk dunia atau sebesar 2,96 miliar jiwa.
Meski memiliki peranan besar dalam perekonomian dunia, Indo-Pasifik juga dihadapkan pada kesenjangan digital. Mengutip International Telecommunication Union, lebih dari 1,7 miliar orang di kawasan Asia Pasifik tidak memiliki akses internet.
Hampir 70 persen pekerja di ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah kekurangan keterampilan digital dasar yang membatasi partisipasi dalam ekonomi digital. Perempuan di kawasan memiliki 20 persen lebih kecil kemungkinan untuk memiliki akses ke internet yang memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial.
KTT APEC menjadi wadah yang lapang bagi Pemerintah Indonesia mengelaborasi potensi kerja sama dengan negara maju untuk memaksimalkan besarnya potensi ekonomi digital Indonesia.
Menjadi KTT pertama yang diikuti sejak dilantik sebagai Kepala Negara Indonesia pada 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo turut menyampaikan pidato kunci APEC CEO Summit 2024.
Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi, sinergi, komunikasi, dan diplomasi demi menjaga keberlanjutan global dan menciptakan masa depan yang lebih baik lagi bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Prabowo turut mengajak para pemimpin negara sahabat agar lebih bijaksana dan akomodatif dalam memanfaatkan inovasi teknologi dan digital. Langka itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga demi memperkokoh stabilitas kawasan dan menjaga perdamaian dunia.
Senada, Menteri Luar Negeri Sugiono pada forum AMM APEC, mengatakan Asia-Pasifik menghadapi paradoks karena di saat kawasan menjadi rumah bagi beberapa ekonomi digital dan pusat inovasi paling maju di dunia, namun di kawasan ini juga terdapat kesenjangan digital besar yang mengancam untuk meninggalkan jutaan orang.
Sugiono mengajak para pemimpin di kawasan untuk meningkatkan keterampilan dan melatih kembali sumber daya manusia yang akan memastikan bahwa kelompok yang rentan dan terpinggirkan dapat mengakses peluang di ekonomi formal.
Memaksimalkan potensi ekonomi digital
Besarnya jumlah penduduk dan peranan Asia-Pasifik terhadap dunia menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi besar untuk memimpin inovasi digital.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menyampaikan KTT APEC seharusnya dapat digunakan untuk mengejar pembahasan mengenai pembagian keuntungan dari perusahaan digital global kepada negara asal dan negara di mana dia beroperasi.
Pembahasan mengenai pajak digital menurutnya menjadi relevan dibicarakan. Sudah saatnya pembahasan mengenai perpajakan bagi perusahaan digital global menjadi satu poin lain yang perlu dikemukakan dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi digital di kawasan.
Indonesia bisa membidik negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada yang terkenal dengan keberhasilan dalam mengembangkan kecerdasan buatan, mesin pembelajaran, hingga teknologi finansial, untuk membantu meningkatkan inovasi digital.
Akan tetapi, sebelum mencapai kerja sama tersebut, kesenjangan digital menjadi tantangan utama yang harus diatasi secara bersama-sama. Negara-negara di kawasan bisa saja menyepakati banyak kerja sama, namun jika tidak ada inklusivitas, ekonomi digital hanya akan menguntungkan negara dengan modal internet yang kuat.
Apalagi untuk Indonesia yang infrastruktur digitalnya memang belum merata. Tanpa adanya akses terhadap internet, mustahil digitalisasi dapat terwujud, apalagi munculnya inovasi.
Membangun infrastruktur digital yang kuat adalah langkah pertama yang sangat penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital dan mengantarkan Indonesia menuju lima besar ekonomi dunia pada 2045.
Namun, akses terhadap infrastruktur digital juga harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan melatih kembali sumber daya manusia. Langkah Pemerintah Indonesia membekali komunitas perdesaan dengan keterampilan dan alat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital melalui Inisiatif Desa Digital Indonesia patut diapresiasi.
Upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat juga telah dilakukan dengan cara meningkatkan akses pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah yang diiringi dengan pengembangan keterampilan penting kewirausahaan serta perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal.
Program-program seperti itu dapat menjembatani kesenjangan digital, memastikan bahwa kelompok yang rentan dan terpinggirkan dapat mengakses peluang di ekonomi formal.
Menjembatani kesenjangan digital dengan memberdayakan perempuan menjadi catatan lain. Fokus regional selain pada infrastruktur, harus memastikan perempuan memiliki akses yang setara dalam memanfaatkan ekonomi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan serta jaminan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
Melalui upaya tersebut, perempuan akan mampu lebih terlibat dalam angkatan kerja digital dan mendorong untuk berinovasi dan berkembang sehingga mewujudkan kemandirian ekonomi.
Dengan menjembatani kesenjangan digital dan memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang, tempat tinggal dapat berkembang di ekonomi formal dilanjutkan dengan berkolaborasi dengan kawasan yang memiliki potensi besar seperti Asia-Pasifik, maka potensi besar Indonesia dalam ekonomi digital bukan lagi sekadar potensi, melainkan menjadi pencapaian.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
