Jokowi harus bentuk kabinet kedaulatan pangan dan energi

Samarinda (ANTARA News) - Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah SH. LL.M, mengatakan, pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus membentuk kabinet Kedaulatan Pangan dan Energi.

"Pemerintahan selanjutnya harus berani mengembalikan kejayaan kedaulatan pangan dan energi Indonesia. Jadi, pada pemerintah Jokowi-JK nanti, diharapkan dapat membentuk kementerian yang khusus menangani masalah kedaulatan pangan dan energi," ungkap Herdiansyah Hamzah, kepada Antara, Selasa malam.

Selama ini pemerintah menurut Herdiansyah Hamzah, tidak secara spesifik memberi perhatian pada sektor pangan dan energi sehingga masih banyak potensi energi yang dikuasasi pihak asing.

"Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan itu maka yang penting dilakukan adalah bagaimana pemerintah mengembalikan kedaulatan pangan dan energi yang selama ini banyak dikuasai oleh pihak asing. Jadi, pemerintahan Jokowi-JK harus membentuk kementerian khusus misalnya Menteri Koordinator Kedaulatan Pangan dan Energi," kata Herdiansyah Hamzah.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tersebut tidak terlalu mempersoalkan komposisi kabinet pada pemerintahan Jokowi-Jk nanti sebab terpenting menurut dia adalah pembentukan kementerian harus sesuai kebutuhan.

"Kita jangan berbicara kabinet gemuk atau tidak yang penting kabinet yang dibentuk sesuai kebutuhan. Jika memang harus banyak kementerian menurut saya tidak masalah sepanjang itu sesuai kebutuhan," ujarnya.

Alumnus Fakultas Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada itu juga tidak mempersoalkan keterwakilan warga Kaltim pada bursa kabinet Jokowi-JK.

Terwakili dengan adanya putra Kaltim pada kabinet Jokowi-JK nanti atau tidak menurut dia, bukan persoalan yang mendasar sebab pemerintahan adalah sebuah program dalam menyejahterakan masyarakat.

"Tidak ada jaminan jika ada orang Kaltim yang duduk pada kabinet nanti bisa membuat Kaltim lebih baik. Buktinya, Jokowi yang bukan orang Jakarta tetapi dapat berbuat banyak untuk ibukota negara itu. Terpenting menurut saya adalah, program dan komitmen untuk bagaimana mengembalikan kedaulatan energi Kaltim yang selama ini banyak dikuras. Itulah yang harus diperjuangkan dan tidak mesti orang Kaltim menjadi menteri," katanya.

"Jadi menurut saya, siapa pun menteri nanti, apakah ada orang Kaltim atau tidak yang harus diperjuangkan adalah mengembalikan kedaulatan energi dan pangan untuk kemakmuran masyarakat di Kaltim," ungkap Herdiansyah Hamzah. (*)