Anggota DPR terpilih dibekali wawasan kebangsaan

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melakukan pembekalan terhadap anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 dengan memberikan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan.

"Kita ingin menyamakan persepsi tentang wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji.

Gubernur Lemhanas mengemukakan hal itu di sela-sela Harmonisasi Wawasan Kebangsaan Anggota DPR Terpilih Periode 2014-2019, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, sasaran kegiatan itu adalah semakin mantapnya pemimpin nasional yang memiliki karakter kebangsaan yang tinggi dan kompeten di bidangnya serta mampu mengimplementasikan paradigma nasional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Kita ingin mereka memahami persoalan wawasan kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan masalah-masalah kenegaraan serta masalah geopolitik," kata Budi.

Lemhannas juga ingin mendengarkan masukan-masukan dari angota DPR yang terpilih kembali.

Menurut dia, kegiatan itu merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya, yakni pembekalan bagi caleg DPR/DPRD/DPRD kabupaten/kota serta kader-kader politik.

"Secara administrasi, kegiatan ini atas kerja sama Lemhannas dan Kesekjenan DPR," katanya.

Lemhannas mendapat kehormatan yang luar biasa karena yang hadir tokoh-tokoh pimpinan tingkat nasional di jajaran legislatif.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan wawasan kebangsaan penting dikuasai anggota DPR sebagai peta besar dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat.

Salah satu tugas utama anggota DPR adalah membuat undang-undang. Jadi, kata Pramono, wawasan kebangsaan diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih utuh dalam membuat aturan yang baik untuk kepentingan bangsa.

"Wawasan kebangsaan bisa memberi pagar bagi mereka dalam memutuskan sesuatu," jelasnya.

Dia mencontohkan saat ini keberadaan ISIS menjadi isu nasional maupun internasional.

"Maka UU kita harus bisa mengantisipasi keberadaan itu karena paham radikalisme itu kalau dibiarkan akan bertumbuh kembang di republik ini," katanya.

Program tersebut diikuti hampir semua anggota DPR terpilih. Mereka dibekali wawasan kebangsaan dan cara menerapkannya di berbagai bidang.