Sinergi Kemensos-Kemendes percepat kesejahteraan sosial di desa

Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin sinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KemendesPDT) guna mempercepat pemenuhan kesejahteraan sosial di tingkat desa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hasil diskusi yang berlangsung di antara kedua kementerian pada hari itu berhasil memetakan beberapa poin kerja sama, mengingat keluarga penerima manfaat dari program Kementerian Sosial sebagian besar berada di wilayah desa.

“Jadi pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan kerja sama dalam membangun sinergi  mempercepat kesejahteraan sosial di desa-desa pada masa yang akan datang sehingga kami tadi telah berdiskusi dengan seluruh staf untuk mengidentifikasi di titik-titik mana kami nanti bisa bekerjasama,” kata Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Jumat.

Ia menerangkan kerja sama keduanya dimulai dengan mengharmonisasikan sekaligus memvalidasi kembali data penerima bantuan sosial (bansos) yang dimiliki oleh Kemensos dengan KemendesPDT untuk selanjutnya disampaikan kepada BPS sebagai penanggung jawab penyusunan data tunggal untuk kesejahteraan sosial.

Baca juga: Mendes PDT sebut 3.000 desa di Indonesia belum teraliri listrik

Dari harmonisasi data tersebut, lanjutnya, pihaknya akan memetakan kerja sama terkait pemberdayaan masyarakat penerima manfaat bansos sehingga dapat graduasi dan menjadi mandiri dari program tersebut sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berkenaan dengan program pemberdayaan penerima manfaat tersebut, Gus Ipul menyetujui dan tidak menutup kemungkinan akan menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes).

Guna mendukung sinergi di antara kedua kementerian tersebut, pihaknya pun akan kembali menguatkan dan mengefektifkan peran puskesos (pusat kesejahteraan sosial) di tiap kantor desa yang bertugas untuk menampung keluhan masyarakat desa terkait pemenuhan kesejahteraan sosial mereka.

“Mungkin ada warga desa merasa tidak mendapatkan haknya, mungkin mereka punya BPJS kesehatan, tetapi tidak sanggup datang ke rumah sakit, atau mungkin anak-anaknya itu tidak bisa membayar SPP, tidak bisa menebus ijazahnya. Ada masalah-masalah banyak sekali di desa yang kemudian lewat puskesos ini nanti akan dibahas,” imbuhnya.

Baca juga: Mensos tegaskan bansos dari APBN tidak alami penundaan penyaluran
Baca juga: Kemensos pastikan fasilitas dasar Kampung Nelayan Indramayu tercukupi