Menurutnya, ekspektasi publik terhadap Bawaslu begitu besar, sehingga perlu untuk menjawab harapan tersebut.
"Ekspektasi publik terhadap Bawaslu begitu besar sekali dalam bagaimana kita bisa merawat keadilan pemilu. Harapan yang begitu besar ini, kita Bawaslu, perlu untuk menjawab harapan tersebut," kata Puadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia juga menekankan bahwa Bawaslu dituntut tidak sekadar mencegah berbagai ketidakberesan, melainkan juga bisa mengafirmasi atau menegakkan penegakan hukum pemilu.
"Tugas besar kita untuk merawat keadilan pemilu ini tidak gampang. Banyak hal butuh paling tidak satu koordinasi dan konsolidasi bersama antara satu dengan yang lain," ucapnya.
Ia mencontohkan jika jajaran Bawaslu di daerah dihadapkan pada satu kasus di wilayah masing-masing, sebisa mungkin untuk berkonsultasi ke pusat.
Baca juga: Bawaslu serukan pengawasan pilkada harus santun dan gembira
Baca juga: Bawaslu telusuri video Presiden Prabowo dan pasangan cagub di Jateng
Puadi meminta untuk hal tersebut dilaporkan secara linear ke divisi penanganan pelanggaran yang mengampu.
"Karena ini menyangkut banyak hal yang berkaitan tentang norma hukum dan kepastian hukum, permasalahan ini bisa dikonsultasikan," tegas Puadi.
Dirinya juga meminta Bawaslu di level provinsi untuk melakukan supervisi sampai ke level grassroot atau akar rumput, termasuk Bawaslu kabupaten/kota. Sehingga mereka tahu penanganan pelanggaran yang sesungguhnya seperti apa.
"Karena beberapa kali saya melakukan supervisi, masih banyak juga yang belum tahu," pungkas dia.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
