"Kalau memang nanti pengembangannya memang harus ada tol udara nanti akan diputuskan dalam rapat kebijakan pemerintah lebih lanjut," kata Wamenhub di sela menghadiri Pelantikan Terpadu Lulusan Sekolah Kedinasan Jalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis.
Menurut Suntana, pemerintah siap mempertimbangkan subsidi transportasi udara jika kajian menunjukkan bahwa hal itu diperlukan di Papua. Apalagi, transportasi udara dinilai penting untuk mengatasi kendala geografis dan memastikan barang-barang kebutuhan pokok cepat sampai.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai opsi transportasi, termasuk transportasi udara, sebagai langkah untuk mendukung kelancaran distribusi. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kebijakan pemerintah agar tercipta solusi efektif.
Baca juga: Wamenhub sebut ada peluang harga tiket pesawat turun
Suntana menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu siap tampil di depan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, apapun yang diperlukan oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil, akan diupayakan oleh pemerintah agar mereka mendapatkan akses yang lebih baik.
Ia juga menyebutkan bahwa di Kementerian Perhubungan sudah ada beberapa program dukungan logistik seperti tol laut dan layanan kapal perintis yang beroperasi dengan subsidi pemerintah. Program-program ini telah membantu memperlancar distribusi barang dan penumpang antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.
"Kita sudah melaksanakan tol laut dan angkutan perintis, mensubsidi transportasi penumpang maupun barang baik dari Barat ke Timur, maupun dari Timur dan ke Barat," terangnya.
Oleh karena itu, Suntana menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan akan terus mendukung pemerataan akses logistik di seluruh wilayah Indonesia.
"Pada prinsipnya, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah pasti akan mengakomodir dan Departemen Perhubungan (Kementerian Perhubungan) sebagai bagian dari pemerintahan pasti akan tampil ke depan untuk itu," kata Wamenhub.
Baca juga: Wamenhub minta partisipasi masyarakat soal ketaatan berkendara
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pengadaan fasilitas tol udara di wilayah Papua khususnya daerah pegunungan untuk menekan biaya distribusi logistik pangan, demi meningkatkan akses dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya menerima laporan dari dinas setempat bahwa harga beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah itu melebihi harga eceran tertinggi (HET) pemerintah.
"Jadi kami akan coba komunikasi dengan teman-teman Kemenhub mereka kan punya yang namanya tol laut, tol udara, tol darat, jembatan udara istilahnya," kata Astawa.
Astawa menyebutkan tingginya biaya distribusi logistik di daerah tersebut, terutama di wilayah seperti Kabupaten Sarmi, menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan harga beras dan bahan pangan lainnya.
Kondisi ini, menurutnya, semakin sulit diatasi karena tantangan distribusi di wilayah pegunungan yang tidak hanya berat, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi keamanan yang tidak stabil.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bapanas berencana melakukan pertemuan dengan Kemenhub guna merumuskan solusi terkait distribusi beras khususnya ke wilayah yang membutuhkan akses udara di wilayah Papua.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
