Kerja sama itu diperlukan karena masalah utama dari pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah tidak memiliki skill dan tidak memahami bahasa dari negara tujuan bekerja.
Dalam jumpa pers setelah rapat koordinasi KemenPPMI dengan Kemendikdasmen di Jakarta, Kamis, Karding mengatakan pihaknya akan mengupayakan lowongan kerja yang ada disampaikan dan disesuaikan dengan sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui Kemendikdasmen.
“Kami juga minta tolong, bukan hanya mau berangkat minta pelatihan. Setelah pulang, mantan PMI ini (juga) butuh pelatihan, skill agar tidak menganggur, supaya mereka ekonominya tumbuh, keluarganya terurus,” tambah Karding.
Karding juga mengatakan bahwa KemenPPMI dan Kemendikdasmen sepakat untuk membentuk tim dari dua kementerian untuk melaksanakan kerja sama persiapan tenaga kerja profesional tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan persiapan tenaga kerja profesional itu tidak hanya saja mengenai skill tetapi juga mengenai kultur dari negara tujuan bekerja.
Karena itulah, lanjut Abdul, akan ada beberapa SMK yang akan meluluskan siswanya dalam waktu 4 atau 5 tahun agar para siswanya benar-benar siap untuk masuk dunia kerja.
“Sebelum kementerian ini dipecah dua, ada program di Dirjen Vokasi yang seperti itu. Ada SMK yang 5 tahun, ada SMK yang 4 tahun, sehingga mereka memang siap untuk masuk di dunia kerja,” kata Abdul.
Abdul menambahkan, Kemendikdasmen juga berupaya untuk melakukan eksplorasi dan mencari beberapa SMK tertentu agar dapat dikembangkan menjadi institusi khusus di mana para lulusannya siap bekerja di luar negeri.
Baca juga: Apjati targetkan penempatan 10.000 pekerja profesional ke luar negeri
Baca juga: BKKBN: Kualitas SDM RI mampu bersaing dengan penduduk dunia
Baca juga: Pemerintah dorong pertukaran profesional muda dengan Swiss terealisasi
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
