"Keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara," kata Muzani saat menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.
Muzani menilai masyarakat berhak mengetahui jumlah uang yang dipakai setiap instansi ataupun partai politik.
Keterbukaan itu menurut dia, harus terjadi agar kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara tetap terjaga. Selain itu, keterbukaan tersebut juga berguna untuk memastikan setiap lembaga dan partai menggunakan dana dengan efektif.
Dia menilai jika keterbukaan informasi tersebut tidak didapatkan masyarakat, maka publik dipastikan akan pesimis dengan setiap program pemerintahan yang dilakukan partai politik ataupun instansi pemerintah.
Dia pun mencontohkan partai Gerindra yang selalu terbuka akan setiap informasi, terkhusus soal aliran dana pemerintah yang diterima partai.
"Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekrutmen, dan konsolidasi yang sifatnya menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan,” ujarnya.
Tidak hanya kepada KIP menurut Muzani, Partai Gerindra juga sering mengunggah data anggaran dan kegiatan dalam situs resmi partai.
Muzani berharap, kegiatan monitoring keterbukaan lembaga oleh KIP dapat terus dilakukan demi memastikan keterbukaan terhadap masyarakat.
Sebagai informasi, Partai Gerindra telah meraih 10 penghargaan kategori lembaga publik paling inovatif dan informatif dari KIP. Artinya Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai politik yang paling informatif dan terbuka terhadap publik.
Baca juga: Gerindra: Pertemuan Prabowo-SBY bahas pembentukan lembaga investasi
Baca juga: Sekjen Gerindra: Pertemuan Prabowo-Jokowi silaturahmi biasa
Pewarta: Walda Marison
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
