Hal itu tidak hanya menyangkut partisipasi pemilih, tapi juga substansi dari tujuan digelarnya Pilkada.
“Jadi, kita ingin kualitas dari pilkada serentak ini baik, bukan hanya secara kuantitas tapi betul-betul secara substansinya juga,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas, Kemendagri melakukan jemput bola ke daerah-daerah untuk memantau serta mendorong generasi muda yang duduk di sekolah menengah agar berpartisipasi aktif.
Dia menilai generasi muda perlu diberikan pemahaman secara komprehensif berkaitan dengan pilkada serta kandidat kepala daerah yang hendak mereka pilih.
“Artinya, anak-anak ini tahu mengapa harus mencoblos, mencoblos siapa dan punya pemahaman yang baik tentang kandidat-kandidatnya semua,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa.
Kementerian Dalam Negeri juga telah menyiapkan Desk Pilkada untuk memantau dan mengantisipasi potensi permasalahan yang terjadi selama pilkada.
Kemudian, masyarakat bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika menemukan indikasi pelanggaran.
“Sanksinya tentu disesuaikan dengan aturan yang ada. Bisa teguran secara lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap,” pungkas Bima.
Baca juga: Kemendagri telah terbitkan SE penundaan bansos jelang Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri mulai edarkan SE penghentian bansos mulai Rabu
Baca juga: Wamendagri: Netralitas ASN di pilkada ciptakan birokrasi bersih
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
