Kapolri ungkap tantangan Brimob jaga kamtibmas di Papua

Yang ada justru sebaliknya, jumlah KKP semakin meningkat, sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi hal ini

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan tantangan Korps Brimob Polri yang menjadi garda terdepan dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua.

Dalam acara HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis, Kapolri mengatakan bahwa jumlah kelompok kriminal politik (KKP) meningkat pasca-pengumuman daerah otonom baru (DOB) dan kebijakan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

"Saya ingat, beberapa tahun yang lalu, jumlah KKP kita masih kurang lebih sekitar 300. Namun, pasca itu, yang terjadi saat ini jumlah KKP kita melebihi 1.400, kalau tidak salah, 1.200, dan jaringannya juga semakin bertambah,” kata dia.

Bertambahnya jumlah KKP tersebut, menurutnya, merupakan tanda bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat Papua masih belum bisa diterima ataupun masih belum tersosialisasi dengan baik.

"Yang ada justru sebaliknya, jumlah KKP semakin meningkat, sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi hal ini," ujar dia.

Baca juga: Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua

Baca juga: Satgas Damai Cartenz gelar razia guna jaga kamtibmas di Paniai

Oleh karena itu, Kapolri menilai bahwa tantangan tersebut menjadi hal khusus yang perlu diperhatikan oleh Brimob.

Diketahui, Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Papua dengan melaksanakan Operasi Damai Cartenz 2024 yang telah berjalan sejak 1 Januari 2024.

Fokus Operasi Damai Cartenz tahun 2024 adalah penegakan hukum terhadap KKP dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan upaya hard approach yang menjunjung tinggi HAM.

Selain itu, operasi itu juga berfokus pada pembinaan masyarakat, deteksi, dan hubungan masyarakat, yang didukung oleh satuan tugas penegakan hukum.

Sasaran operasi mencakup wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dengan fokus pada sembilan kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Jaya Wijaya, dan Jayapura.