Hampir 30 juta warga di Sudan butuh bantuan kemanusiaan akibat perang

Port Sudan (ANTARA) - Pemerintah Sudan pada Rabu (13/11) mengatakan bahwa 28,9 juta warga di Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat perang saudara yang masih berlangsung.

Pada Oktober, jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan bertambah menjadi 28,9 juta, meningkat 13,1 juta setelah pecahnya perang pada April lalu, ungkap Komisaris Bantuan Kemanusiaan Sudan Salwa Adam Benya.

Ia berbicara dalam sebuah konferensi untuk respons kemanusiaan yang diselenggarakan di Port Sudan, ibu kota Negara Bagian Laut Merah di Sudan timur.

Dari 28,9 juta warga tersebut, sebanyak 16,9 juta di antaranya membutuhkan bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa, membutuhkan sekitar 840.000 metrik ton bantuan dalam dua bulan ke depan, kata Benya. Dia menegaskan kembali komitmen pemerintah Sudan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terdampak konflik, seraya mengatakan bahwa pemerintah telah membuka tujuh perlintasan, "termasuk perlintasan Adre, yang kami ketahui telah disalahgunakan oleh milisi."

Ibrahim Jabir dari Dewan Kedaulatan Transisi Sudan menyerukan agar masyarakat internasional berkomitmen pada janjinya untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada rakyat Sudan.

Dia menegaskan kembali komitmen pemerintah Sudan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terdampak konflik, seraya mengatakan bahwa pemerintah telah membuka tujuh perlintasan, "termasuk perlintasan Adre, yang kami ketahui telah disalahgunakan oleh milisi."

Sebelumnya pada Rabu, Pemerintah Sudan memutuskan untuk memperpanjang pembukaan perlintasan perbatasan Adre dengan Chad selama tiga bulan guna memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Sudan menutup perlintasan perbatasan darat Adre pada Februari, menuduh Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) menggunakannya untuk mengangkut senjata.

Sudan telah terjebak dalam konflik dahsyat antara Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) dan paramiliter RSF sejak pertengahan April 2023.