Lantas, bagaimana negara-negara dapat membiayai tagihan besar ini? Kota-kota besar seperti Delhi dan Lagos memberikan contoh jalan ke depan, yaitu mengenakan pajak properti dengan lebih efisien sehingga dapat memainkan peran signifikan dalam meningkatkan?pendapatan di tingkat lokal, yang memungkinkan negara untuk berinvestasi lebih banyak pada rakyatnya.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan pajak domestik jika diperlukan hingga 5 persen dari PDB selama dua dekade.
Tentunya, tantangan politik dari reformasi semacam ini tidaklah mudah, seperti yang terlihat pada peristiwa-peristiwa terkini di beberapa negara yang menunjukkan bahwa menaikkan pajak dapat memicu ketegangan sosial.
Pajak properti yang lebih efisien memiliki keuntungan dalam hal ini. Karena dipungut dan dibelanjakan secara lokal, pajak ini mungkin lebih sedikit menimbulkan tantangan politik dibandingkan dengan kenaikan pajak nasional yang lebih luas.
Pajak berulang atas properti tidak bergerak dapat membantu pemerintah daerah menangkap kekayaan yang dihasilkan melalui urbanisasi yang padat konstruksi. Menghasilkan pendapatan semacam ini dengan cara yang adil sangat penting, mengingat kesulitan negara-negara berkembang dalam mengenakan pajak atas penghasilan dan kekayaan, yang seringkali sangat mudah berpindah.
Daya tarik pajak properti sangat jelas ketika kita melihat pendapatan yang dikumpulkan di negara maju yaitu lebih dari 1 persen dari PDB rata-rata di negara-negara OECD, dan hampir 3 persen di beberapa negara maju. Sebaliknya, pajak properti hanya mengumpulkan sekitar 0.1 persen dari PDB di Asia dan Afrika yang sedang berkembang.
Untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan ini, perlu ada perbaikan dalam cakupan pajak properti dan mengatasi tantangan kapasitas dalam menilai properti sebagai cara untuk membalikkan kinerja pendapatan yang kurang maksimal saat ini. Teknologi identifikasi properti yang baru dan metode penilaian yang disederhanakan telah tersedia secara luas.
Dengan reformasi kebijakan dan teknologi yang lebih baik, pendapatan pajak properti berulang di negara-negara berkembang seharusnya bisa mencapai 10 kali lipat dari tingkat saat ini.
Pendapatan dan pengeluaran lokal
Ketika dirancang dengan baik, pajak properti menjadi sumber pendanaan municipal yang dapat diandalkan dan progresif. Pajak ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, karena hasil pajak dapat digunakan untuk mendanai layanan publik lokal yang lebih baik. Di samping itu, pajak juga dikenakan atas penambahan kekayaan yang diperoleh karena nilai properti yang dimiliki meningkat akibat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur publik terkait.
Hubungan yang erat di tingkat lokal antara pendapatan dan pengeluaran menjadikan pajak properti lebih terlindungi dari politik nasional dan menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya yang efektif.
Undang-undang nasional harus mengatur sejauh mana pajak properti dapat bervariasi di berbagai daerah, dengan membatasi perbedaan dalam tingkat layanan publik lokal yang didanai oleh sumber ini. Pemerintah kota harus membatasi pengecualian hanya pada organisasi publik yang terbatas, dan pendapatan yang hilang harus dilaporkan secara berkala.
Dampak pada rumah tangga "kaya aset namun miskin kas" seperti pensiunan, dapat diperlunak dengan menunda pembayaran pajak hingga properti dijual, saat itu pembayaran penuh akan jatuh tempo.
Pendekatan bertahap terbaik untuk reformasi pajak properti adalah dengan memanfaatkan teknologi modern untuk memperluas cakupan pajak berbasis area (dinyatakan sebagai tarif tetap per meter persegi). Tujuannya adalah untuk beralih ke pajak properti berbasis nilai penuh dalam beberapa tahun mendatang, seiring negara-negara memperoleh pengalaman dalam pelaksanaan dan informasi harga pasar yang tercatat dengan cermat untuk penilaian properti secara berkala.
Teknologi pemetaan modern, seperti citra satelit dan fotografi udara dengan drone, dapat digunakan untuk mempercepat perluasan dan cakupan pajak properti ke semua bidang yang harus dimasukkan dalam daftar fiskal.
Peningkatan ketepatan citra satelit memungkinkan pengukuran area permukaan yang akurat dan pengembangan peta daftar fiskal yang menggambarkan bangunan dan perubahan-perubahannya. Ini memungkinkan pelaksanaan pajak properti berbasis area dengan cepat hingga kapasitas penilaian berkembang menuju sistem pajak properti berbasis nilai pasar yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan.
Pengembangan kapasitas dalam bidang ini menunjukkan bahwa banyak negara mulai melihat manfaat dari kombinasi kebijakan yang tepat dan teknologi pendukung. Hal ini menjadikan reformasi pajak properti efektif dan menarik secara politis, terutama ketika tujuannya dikomunikasikan dengan baik kepada publik.
Implikasi kebijakan untuk Indonesia
Bagi Indonesia, penerapan pajak properti yang lebih efisien dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Mengingat tantangan fiskal yang ada, Indonesia perlu memperluas basis pajak properti, menggunakan teknologi satelit dan drone untuk mempercepat identifikasi dan penilaian properti. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari sektor yang selama ini kurang terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pajak yang lebih sulit diterima oleh masyarakat.
Selain itu, Indonesia perlu memformalkan kebijakan yang membatasi pengecualian pajak dan memastikan bahwa pajak yang hilang dilaporkan secara rutin. Pemerintah daerah juga harus diberikan otonomi lebih dalam memungut dan mengelola pajak properti, dengan pengawasan ketat dari pemerintah pusat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Akhirnya, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan bertahap untuk menerapkan pajak properti berbasis nilai penuh seiring berjalannya waktu, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi penilaian dan memperluas cakupan pajak properti.
Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan lokal, tetapi juga memperkuat sistem keuangan negara secara keseluruhan, mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh negeri.
*) Dr.Aswin Rivai,SE.,MM adalah pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran Jakarta
Copyright © ANTARA 2024
