Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Prita Laura mengatakan bahwa layanan pengaduan masyarakat ini bukanlah satu-satunya kanal bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan mereka.
"Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah, berdiri sendiri dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya," kata Prita dalam keterangan pers yang disampaikan di Gedung Sekretariat Presiden Jakarta, Kamis.
Prita menjelaskan bahwa seluruh aduan warga yang masuk ke "Lapor Mas Wapres" akan terkonsolidasi datanya dan terhubung ke 96 kementerian/lembaga dan 493 pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Oleh karenanya, masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk mengadukan laporannya ke "Lapor Mas Wapres" dapat membuat laporan secara daring melalui SP4N Lapor.
Menurut Prita, diluncurkannya program "Lapor Mas Wapres" ini bertujuan memaksimalkan program yang sudah ada dan dinilai efektif tersebut.
Ia mencatat bahwa dari 88.247 laporan yang masuk arsip SP4N, ada 87.113 laporan yang dinyatakan sudah selesai.
"Artinya, pengaduan laporan masyarakat ini diselesaikan. Dan yang sedang berproses, juga ada berlangsung. Artinya adalah, yang sudah selesai sudah banyak. Itu kalau dipikir soal efektivitas," kata Prita.
Adapun layanan "Lapor Mas Wapres" di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Istana Wapres, Jakarta ini terus dibuka dengan jadwal Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan kuota per hari 50-60 aduan.
Selain lewat jalur tatap muka atau secara langsung, masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan dapat menghubungi via WhatsApp di nomor 081117042207.
Baca juga: Istana: Lapor Mas Wapres bagian integral sistem aduan masyarakat
Baca juga: Masuki hari keempat "Lapor Mas Wapres" terima 296 laporan warga
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024