“Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari atas sampai di bawahnya itu betul-betul menekankan betapa netralitas ASN harus kita pegang, harus betul-betul kita laksanakan," kata Teguh di Jakarta Pusat, Kamis.
Teguh juga mengatakan bahwa netralitas tak hanya perlu dilakukan oleh ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) namun juga oleh seluruh anggota TNI, Polri hingga lembaga masyarakat.
"Tidak semata-mata hanya pakta integritas ataupun acara-acara yang seremonial, tapi betul-betul dilakukan," katanya.
Teguh menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya, baik melalui sosialisasi, pembimbingan, surat edaran termasuk juga berbagai informasi melalui platform-platform aplikasi media sosial baik yang digital maupun yang non digital terkait netralitas ASN saat Pilkada.
"Namun demikian terus kami tekankan kepada seluruh jajaran ASN dan lembaga masyarakat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta harus betul-betul tidak memihak dan netral," kata Teguh.
Baca juga: KPU Jakut optimalkan sosialisasi untuk tingkatkan partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu sebut tidak temukan pelanggaran pemilu di Kepulauan Seribu
Apabila ditemukan ada ASN dan lembaga masyarakat yang tidak netral, Teguh menegaskan tidak akan ragu untuk melakukan tindakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, awak media hingga masyarakat juga ikut mengawasi dan melaporkan apabila netralitas dari ASN hingga lembaga masyarakat tidak diterapkan.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang sudah memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari langkah-langkah kita memastikan tujuan bahwa Pilkada DKI Jakarta ke depan akan terwujud tanpa dicederai oleh ketidaknetralan ASN, TNI, Polri di Jakarta," katanya.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
