Dia mengatakan bahwa Panja Penegakan Hukum itu terdiri dari empat bagian, yakni mengenai kejahatan siber, kejahatan narkoba, kejahatan sumber daya alam, dan kejahatan mafia tanah.
"Tidak, jadi tidak ada Panja (impor gula) itu. Jadi Panja Penegakan Hukum itu ada empat, seperti yang saya katakan tadi," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Terkait kasus yang menimpa Tom Lembong, dia menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. Dia pun menghormati pihak Tom Lembong yang mengajukan gugatan praperadilan.
Menurut dia, kasus tersebut sudah masuk ke ranah penyidikan, karena penetapan tersangka harus memiliki dua alat bukti.
"Kita tunggu saja hasil praperadilan. Apakah dia akan digugurkan statusnya sebagai tersangka atau seperti apa, atau sebaliknya," kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Dia menilai bahwa saat ini masyarakat bertanya-tanya mengenai kasus tersebut. Jangan sampai, kata dia, penegakan kasus yang menjerat Tom Lembong itu dituding sebagai politik balas dendam yang dilakukan rezim.
Dia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilihat dalam spektrum yang jauh lebih luas. Untuk itu, dia mendorong Kejaksaan Agung mencermati kasus itu secara jeli atau tak perlu dilanjutkan jika tidak ada bukti kuat yang menyasar Tom Lembong.
Baca juga: Anggota DPR dorong Panja dibentuk guna dalami kasus Tom Lembong
Baca juga: Anggota DPR harap kasus Tom Lembong pintu masuk bongkar kasus lainnya
Baca juga: Wakil Ketua Komisi III nilai tak ada pelanggaran di kasus Tom Lembong
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
