Berikut ragam berita politik menari yang telah dirangkum ANTARA.
Kemendagri telah terbitkan SE penundaan bansos jelang Pilkada 2024
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda) yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjelang Pilkada Serentak 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca di sini
KPK: Penyaluran bansos distop selama Pilkada cegah konflik kepentingan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024 sebagai bentuk pencegahan konflik kepentingan dan politik uang.
"Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Baca di sini
Wamendagri minta Dukcapil permudah akses data korban Gunung Lewotobi
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mempermudah akses data bagi korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menyalurkan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024.
"Tadi saya juga minta secara langsung kepada Dukcapil untuk memudahkan. Artinya ketika dokumen-dokumen kependudukannya itu rusak atau hilang, maka bisa dimudahkan, disederhanakan hanya dengan menggunakan biodata saja," kata Bima saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.
Baca di sini
KPU bersyukur logistik pemilu di Kabupaten Flores Timur tak terganggu
Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin bersyukur logistik pemilu yang akan digunakan dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak mengalami gangguan meski saat ini terjadi bencana erupsi Gunung Lewotobi.
Pasalnya, gudang logistik pemilu yang dimiliki oleh KPU Flores Timur jauh dari lokasi bencana yang terjadi di daerah itu.
Baca di sini
Kementerian PANRB setujui organisasi dan tata kerja baru KPPU
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyetujui struktur organisasi dan tata kerja baru Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan mendorongnya untuk segera disahkan demi keberlangsungan aktivitas lembaga.
“Kami mendukung penuh upaya agar peraturan organisasi dan tata kerja KPPU segera terbit dan dapat diimplementasikan,” ucap Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan KPPU di Jakarta, Rabu (13/11), sebagaimana pernyataan tertulis KPPU yang diterima di Jakarta.
Baca di sini
Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
