IKPRI diyakini dapat tingkatkan perekonomian nasional

Bukan hal yang mustahil bagi KPRI yang ada di Indonesia dapat meningkatkan skala ekonomi dan memiliki daya saing yang tidak kalah dari badan usaha lainnya, mengingat besarnya kontribusi yang diberikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meyakini bahwa Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) dapat mengambil peran dalam pengembangan usaha dan peningkatan perekonomian di Indonesia.

Saat berbicara dalam rapat anggota IKPRI di Jakarta, Rabu, Ferry mengatakan, saat ini kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) baru 5,5 persen sehingga perlu upaya optimal untuk meningkatkan andil koperasi terhadap perekonomian nasional.

Jumlah KPRI di Indonesia pada akhir 2023 tercatat sebanyak 12.570 dengan jumlah anggota mencapai 1,6 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun total aset IKPRI mencapai Rp36,2 triliun dengan perputaran usaha Rp24,6 triliun.

Dengan sumber daya tersebut, Ferry menilai IKPRI dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional.

Menurut dia, IKPRI dapat berperan sebagai distributor utama bagi koperasi atau sebagai mitra dalam ekosistem bisnis yang saling menguntungkan.

"Bukan hal yang mustahil bagi KPRI yang ada di Indonesia dapat meningkatkan skala ekonomi dan memiliki daya saing yang tidak kalah dari badan usaha lainnya, mengingat besarnya kontribusi yang diberikan," ucap Ferry dikutip dari rilis pers kementerian.

Ia berharap masing-masing anggota IKPRI juga turut ambil bagian dalam membangun persepsi koperasi modern di mata anak muda. Upaya ini diperlukan agar semangat berkoperasi dapat kembali bangkit di tengah tantangan yang cukup berat akibat beberapa kasus koperasi yang mengalami mismanajemen oleh pengurusnya.

Ferry juga meminta agar IKPRI turut menyukseskan 12 program Kementerian Koperasi, yang terdiri dari antara lain pelibatan koperasi sebagai pemasok bahan pokok dan makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran pupuk dan beras melalui koperasi, penyelesaian tunggakan kredit usaha tani, dan revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD).

Sementara itu, Ketua Umum IKPRI Syahnas Rasyid berpendapat bahwa "ruh koperasi" Indonesia saat ini mulai bangkit di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyusul pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Langkah ini dinilai menunjukkan komitmen pemerintah untuk merevitalisasi koperasi di Indonesia.

Syahnas menegaskan bahwa pada 2025 IKPRI siap berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk meningkatkan perannya dalam membangun perekonomian nasional.

"IKPRI akan menyesuaikan dengan kondisi koperasi pegawai RI terutama tentang tata kelola pengembangan usaha koperasi, dan terkait regulasi yang tidak berpihak kepada koperasi akan kami perjuangkan melalui Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri," ucap Syahnas.

IKPRI berdiri pada 15 Oktober 1955 dan sempat memiliki Bank Kesejahteraan Ekonomi yang pada akhirnya berpindah kepemilikan ke Sea Bank. IKPRI juga memiliki usaha pada bidang perdagangan, yaitu 2 unit SPBU di Pandeglang dan Subang, 6 unit agen/PT penyalur gas LPG 3 kg bersubsidi dan non subsidi.