PPRPU restrukturisasi bidang kerja dukung 100 hari pengendalian polusi

Udara bersih bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang kesehatan dan kualitas hidup kita semua

Jakarta (ANTARA) - Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara (PPRPU) Kementerian Kesehatan RI merestrukturisasi bidang kerja dalam upaya mendukung program pengendalian polusi udara pada 100 hari kerja pemerintah.

Ketua Komite PPRPU Agus Dwi Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan restrukturisasi tim dalam mengoptimalkan kerja komite mengarah pada pembentukan bidang kerja, yaitu pengawasan kualitas udara, manajemen klinis, edukasi masyarakat, dan riset.

"Kami sangat mendukung kebijakan 100 hari kerja yang mengedepankan isu penanganan polusi udara. Karena polusi menjadi salah satu isu yang menyebabkan berbagai dampak kesehatan," katanya.

Ia mengatakan, formasi baru itu memiliki fokus perhatian terhadap pengendalian polusi udara luar dan dalam ruangan.

“Misalnya, bahan bakar yang digunakan di rumah, kemudian berbagai kegiatan di dalam rumah yang meningkatkan polusi di dalam rumah termasuk alat-alat elektronik yang tidak dirawat dengan baik, sehingga ditemukan polusi di dalam ruangan,” katanya.

Sementara itu, Co-Founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena yang juga anggota Bidang Edukasi, Promosi dan Advokasi Komite PPRPU, menyambut baik kebijakan program 100 hari pemerintah yang memprioritaskan pengendalian polusi udara.

“Menjaga kualitas udara butuh sinergi lintas sektor. Kami berharap program 100 hari ini menjadi awal untuk menciptakan roadmap jangka panjang yang akan menjamin udara bersih bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ratna juga menyatakan komitmen Bicara Udara untuk terus mengadvokasi dan memberikan edukasi tentang pentingnya kualitas udara bersih bagi kesehatan masyarakat.

Menurutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara merupakan langkah krusial dalam menekan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

“Udara bersih bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang kesehatan dan kualitas hidup kita semua," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis 2025, salah satu prioritasnya adalah penanganan polusi udara di Jabodetabek.