Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan kerjanya di Serang, Rabu, mengapresiasi terobosan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar tersebut.
"Kita tahu SMA, SMK adalah kewenangan beliau di bawah Pemerintah Provinsi Banten bisa terlibat aktif. Bukan hanya sekedar menjadi objek penerimaan dalam program ini, tapi juga menjadi pelaku dalam mata rantai yang menghasilkan dan mendistribusikan," ujarnya.
Dalam program tersebut pelaku UMKM yakni kantin sekolah juga bisa dilibatkan dalam pengadaan makan siang, ujar dia melanjutkan.
Rifqinizamy mengatakan program Makan Bergizi Gratis tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga bisa melibatkan pihak swasta.
Dalam konteks ini, pihak swasta disarankan tidak sekedar ingin mendapatkan tender pekerjaan dengan uang negara. Namun bisa membagi keuntungan untuk mendukung pihak lain yang ikut di program itu.
"Yang paling penting adalah semua itu terkoordinir oleh pemerintah setempat agar tidak tumpang tindih agar standarnya masuk dan seterusnya," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menjelaskan seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, pengusaha dapat terlibat untuk meringankan beban negara dalam program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo berharap Makan Bergizi Gratis libatkan peran lokal
Baca juga: Kemenag usul program makan bergizi manfaatkan dapur madrasah berasrama
Ia mengatakan pengusaha dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kantin sekolah mengelola makan siang untuk para siswa.
Dengan demikian, maka pelaku kantin sekolah sebagai UMKM yang terbantu dan bisa berpenghasilan dari sana.
"Sekolah punya kantin, kan kantin bisa kelola. Artinya dengan sendirinya UMKM di lingkungan sekolah juga selain menyediakan Makan Bergizi Gratis, mereka juga bisa berpenghasilan dari situ," ujar dia.
Para anggota Komisi II DPR RI selain meninjau SMK Negeri 8 Kota Serang dalam menyajikan Makan Bergizi Gratis, juga mencicipi makanan yang disediakan para siswa seperti ayam panggang, ayam teriyaki, serta jajanan pasar hasil praktik.
Pemerintah Provinsi Banten menggunakan empat persen dari pendapatan asli daerah (PAD) 2025 untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis tahap I yang direncanakan pada Januari 2025.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan nilai tersebut didapatkan dari petunjuk teknis yang sudah diterimanya.
“Kita sesuai dengan mandat tadi, kalau empat persen ya sekitar kurang lebih Rp380 miliar, kita akan siapkan dari pendapatan asli daerah,” ujar Al Muktabar.
Pendapatan asli daerah yang dimaksud tercakup dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025, dengan total pendapatan daerah pada posturnya senilai Rp10,991 triliun.
Dipaparkan, dari postur APBD 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,875 triliun.
Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam program Makan Bergizi Gratis pada siswa SMA, SMK dan SKh.
Sementara untuk siswa SD dan SMP, kewenangannya pada pemerintah Kota dan Kabupaten.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
