Cagub NTB Rohmi-Firin perjuangkan penghapusan utang petani

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin atau Rohmi-Firin akan memperjuangkan pemutihan atau penghapusan utang petani di perbankan karena gagal panen atau merugi sehubungan harga harga produk pertanian anjlok.

"Miris sekali rasanya, petani yang sudah kesulitan akibat mahalnya biaya pengolahan lahan, harga pupuk dan obat-obatan, biaya panen, harga komoditas anjlok lalu terbebani lagi dengan utang. Karena itu Rohmi-Firin akan memperjuangkan penghapusan utang petani yang gagal panen dan akibat harga anjlok," tegas Haji Firin dalam orasi politik di kegiatan kampanye dialogis di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes dan Kelurahan Brang Bara, Sumbawa, Rabu.

"Harga pupuk tinggi, itu pun sulit didapat, ketika panen harga gabah anjlok, harga jagung anjlok, sementara gubernur diam tidak peduli kesulitan masyarakat. Sudah ganti gubernur, pilih Rohmi-Firin," tegas Haji Firin disambut riuh warga.

Menurut dia, mengatur ketersediaan pupuk agar petani tidak kesulitan, memberi pinjaman modal usaha dan memastikan harga gabah, jagung serta produksi pertanian lainnya stabil adalah tugas gubernur.

"Itu adalah kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diatur dan penting sekali dilakukan oleh kepala daerah," imbuhnya.

Karena itu, sambung Haji Firin, memilih gubernur tidak harus karena dia orang hebat, tidak harus dia gagah, tidak harus lulusan luar negeri atau bergelar bangsawan. Tapi memilih pemimpin adalah yang benar-benar berpihak dan peduli pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Petani menjerit karena utang menumpuk dan panen gagal. Mau tidak petani yang karena gagal panen dan harga anjlok kita putihkan utangnya," katanya.

Penghapusan utang merupakan salah satu program Rohmi-Firin untuk meningkatkan kesejahteraan petani, disamping program hilirisasi pertanian yang mencakup masa pasca-tanam hingga pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilainya sebelum dikirim keluar daerah.

Sedangkan program jangka pendek adalah pembelian produksi pertanian (gabah dan jagung) oleh pemerintah ketika terjadi harga anjlok dengan menyiapkan dana pengamanan harga melalui APBD.

"Pemerintah tidak masalah rugi, tetapi petani tidak boleh rugi!," katanya.