Bappenas: Bangun ketangguhan di Pantura Jawa terhadap perubahan iklim

Hal ini menunjukkan betapa vitalnya wilayah Pantura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum menekankan urgensi membangun ketangguhan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap perubahan iklim.

Pada tahun 2023, Pantura Jawa menyumbang sekitar 34,7 persen atau 477,24 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dengan laju urbanisasi yang terus meningkat dan rencana pengembangan Kawasan Industri (KI) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diperkirakan aktivitas ekonomi di Pantura Jawa semakin bertumbuh.

"Hal ini menunjukkan betapa vitalnya wilayah Pantura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus betapa pentingnya membangun ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim,” kata dia dalam Seminar Nasional "Resiliensi Pantai Utara Jawa terhadap Dampak Perubahan Iklim” yang diadakan Forum Alumni Pengairan (FAP) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu.

Pantura Jawa dinyatakan terus mengalami atau menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan permukaan air tanah atau land subsidence, abrasi pantai, hingga bencana rob yang semakin parah.

Pihaknya disebut sempat mengunjungi daerah Pekalongan di Jawa Tengah yang telah mengalami penurunan permukaan air tanah. Bencana tersebut bahkan membuat rumah pompa yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 tenggelam pada 2022.

Dia menyatakan land subsidence di Pekalongan bisa mencapai 12-30 cm per tahun dan sudah menggenangi 600 hektare (ha) lahan.

Selain mengakibatkan banjir rob, penurunan permukaan air tanah juga mengubah budaya masyarakat setempat.

Dirinya bercerita bahwa ketika masih kecil, biasanya saat Hari Idul Adha menyembelih kerbau karena hewan tersebut diternak di pesisir pantai.

“Sekarang (pesisir) pantainya sudah hilang, karena sudah terjadi land subsidence dan airnya sudah masuk. Masyarakat di sana cuma hanya dihibur dengan suara pompa saja sudah cukup tenang, tapi tidak menyelesaikan masalah, karena memang sudah land subsidence,” ucapnya.

Penyebab terjadinya bencana tersebut dinilai berasal dari pengambilan air tanah secara berlebihan, lalu sungai turut tercemar akibat limbah dari industri batik. Padahal, ketika mengambil air tanah, berpotensi menaikkan permukaan air laut 3 mm.

Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 disebut telah mencakup berbagai langkah mitigasi seperti pemasangan alat pemantau penurunan tanah, pembangunan tanggul laut, SPALDT, (Sistem Penanganan Limbah Terpadu), serta pembangunan infrastruktur penunjang; termasuk jalan tol Semarang-Demak.

Dia menyatakan upaya penanganan bencana daya rusak air dan penataan kawasan di Pesisir Pantura Jawa telah dilaksanakan, antara lain melalui program pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak yang terintegrasi dan Flood Management in North Java Project yang dilaksanakan bersama Asian Development Bank.

Berbagai proyek kolaborasi dengan pihak internasional turut dilakukan, seperti studi penanganan risiko bencana pesisir di Pulau Jawa yang direncanakan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA), serta proyek ketahanan banjir perkotaan di Jabodetabek.

“Di Jabodetabek (tepatnya di kawasan pesisir Jakarta), memang kita sudah melakukan dengan Coastal Development (National Capital Integrated Coastal Development) yang cukup efektif. Kita juga sudah membangun Bendungan Karian (di Banten),” ungkap Ervin.

“(Di sisi lain), status pelayanan air bersih (dari PAM Jaya, Perumda di bidang penyediaan air) di Jakarta itu masih 68 persen. Jadi, harus bisa dicukupi hanya dengan Bendungan Karian dan juga (Bendungan Jatiluhur). Kalau ini supply-nya belum terpenuhi, kita ngomong apa aja masih susah. Masalah di PDAM juga NRW-nya (Non Revenue Water) bocornya masih 48 persen dan biayanya cukup tinggi, tapi tidak semahal seandainya kita menangani bencana,”

Dengan demikian, kerja sama dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif.

Baca juga: DPM-PTSP Jateng mengakui Pantura favorit tujuan investasi
Baca juga: Airlangga: Abrasi pantura dan banjir rob jadi tantangan PSN di Jateng