Golkar Akan Evaluasi Dukungan ke Pemerintahan Presiden Yudhoyono

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golongan Karya (Golkar) akan melakukan evaluasi atas sikap politiknya yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II yang diselenggarakan pada 13 hingga 16 November 2006."Kita akan melakukan evaluasi atas sikap politik Partai Golkar yang dalam Rapimnas I tahun 2005 lalu mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, take and give-nya apa yang bisa diberikan oleh SBY kepada Golkar ini," kata Ketua Panitia Rapimnas II Partai Golkar, Firman Soebagyo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Menurut dia, meskipun sikap politik Partai Golkar yang mendukung pemerintah, namun Golkar akan tetap bersikap kritis, obyektif dan konstruktif, serta proporsional, artinya mendukung mesti tidak secara membabi buta.Selama ini, menurut dia, Golkar juga menilai ada beberapa keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Yudhoyono."Misalnya, soal perdamaian di Aceh yang diprakarsai oleh Wapres Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Firman, yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kesra.Selain itu, menurut dia, penanggulangan bencana yang akhir-akhir ini mulai berjalan lebih baik, dan tak kalah pentingnya adalah prestasi luar biasa pemerintah dalam melunasi utang Indonesia ke Dana Moneter Internasional (IMF).Berbagai prestasi yang diraih pemerintahan Presiden Yudhoyono tersebut, menurut dia, tidak lepas dari kerja keras dan dukungan dari para kader Partai Golkar, baik di daerah maupun khususnya Wapres M. Jusuf Kalla.Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden Yudhoyono tidak bisa menutup mata mengenai keberadaan partai Golkar, baik secara politis maupun kinerja kader-kadernya.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Golkar, Soemarsono, menilai bahwa evaluasi sikap politikpartainya terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono merupakan hal yang biasa, dan tetap akan terus dilakukan bukan lantaran adanya desakan apa pun."Evaluasi itu soal biasa. Tanpa adanya desakan pun tetap akan dilakukan evaluasi. Evalausi tersebut termasuk sikap politik Partai Golkar yang mendukung pemerintah," kata Soemarsono.Namun, Soemarsono mengatakan bahwa masalah pergantian anggota dewan menteri reshufle kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Yudhoyono."Hal itu menjadi wewenang Presiden," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006