BNPT ikuti presentasi uji publik monev keterbukaan informasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengikuti presentasi uji publik sebagai tahapan akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 karena telah konsisten memberikan informasi secara efektif.

"Saya kira kami patut bersyukur BNPT dapat mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade. Ini momen yang baik," kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko usai presentasi di Jakarta, Selasa (12/11) seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ia menuturkan BNPT berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, yang ditunjukkan melalui konsistensi dalam memenuhi hak publik atas informasi dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Dia menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan BNPT membuahkan hasil yang baik melalui penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) sehingga dapat mengikuti presentasi uji publik.

"Sampai hari ini kami terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif," tuturnya.

Tejo mengatakan terdapat beberapa strategi yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

Strategi dimaksud, yakni selalu berupaya memberikan informasi dengan cermat dan akuntabel karena banyak informasi yang juga dikecualikan di BNPT mengingat tugas BNPT yang berkaitan dengan terorisme.

"Akan tetapi, secara umum BNPT berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," ucap dia.

Selain berkomitmen memberikan informasi secara cermat, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Visi dan 8 Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu mengoptimalkan pengelolaan laman resmi dan media.

Dirinya menyebutkan pengoptimalan laman resmi dan media dilakukan dalam rangka menyediakan informasi yang dapat membangun deteksi dini radikal terorisme, meningkatkan proses layanan permintaan informasi publik yang sistematis, hingga meningkatkan sinergi antar badan publik yang membidangi politik dan keamanan.