KSP tegaskan Prabowo pendukung kokoh sistem demokrasi

Darah demokrasi itu kental di Pak Prabowo karena dia mengikuti aturan, pola, dan prinsip, demokrasi. Dia ingin menduduki jabatan publik pun melalui proses demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pendukung kokoh sistem demokrasi lantaran bertahun-tahun sudah menjadi bagian demokrasi yang nyata.

"Darah demokrasi itu kental di Pak Prabowo karena dia mengikuti aturan, pola, dan prinsip, demokrasi. Dia ingin menduduki jabatan publik pun melalui proses demokrasi," ungkap Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam diskusi bertajuk Prospek Demokrasi Indonesia di Masa Pemerintahan Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu dalam pemerintahannya saat ini, kata dia, Prabowo pun mengusung delapan misi Astacita, yang pada misi pertama berisi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam misi itu, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Keduanya meyakini bahwa Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

Dalam praktik demokrasi, Qodari menilai Prabowo sangat berproses dalam politik Indonesia, mulai dari berpartisipasi dalam konvensi Partai Golkar, mendirikan Partai Gerindra, hingga mengikuti kontestasi pemilihan umum (pemilu) sebagai calon wakil presiden sebanyak satu kali dan presiden sebanyak tiga kali.

Tak hanya dalam pemerintahan, sambung dia, Partai Gerindra yang diketuai Prabowo pun berkontribusi pada parlemen sejak dulu, di mana saat ini Partai Gerindra merupakan partai politik pada peringkat ketiga paling banyak yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tak hanya di DPR RI, sambung dia, Partai Gerindra juga berpartisipasi dalam DPR Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

"Begitu juga di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini Ketua MPR pun berasal dari Partai Gerindra," ucap dia.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang dijalankan di Indonesia lantaran sudah diterima para elite politik dalam meraih kekuasaan dan menjalankan pemerintahan, termasuk Presiden Prabowo.