Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ada sembilan kegiatan prioritas yang dilakukan Kemenperin di tahun 2025 yang mendukung Astacita Presiden Prabowo.

Menperin Agus dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa mengatakan sembilan kegiatan prioritas tersebut yakni industri hijau, pengembangan industri halal, penguatan industri kecill menengah (IKM) sebagai rantai pasok, pengembangan SDM industri, serta peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

Kegiatan selanjutnya yang mendukung Astacita yakni hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, akselerasi ekspor produk dan jasa industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta aglomerasi melalui kawasan industri.

Lebih lanjut, dikatakannya dalam menjalankan program prioritas itu pihaknya didukung oleh pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp2,51 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 34 persen dari anggaran sebelumnya yang sebanyak Rp3,83 triliun.

"Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.049 miliar, PNBP sebesar Rp99,9 miliar, BLU sebesar Rp256 miliar dan SBSN sebesar Rp114,7 miliar," kata Menperin.

Lebih lanjut, Menperin mengatakan dari penurunan anggaran tersebut turut memberikan dampak terhadap beberapa kegiatan prioritas, antara lain pendampingan teknis implementasi pemenuhan persyaratan standar industri hijau untuk 25 perusahaan industri belum dapat dibiayai, fasilitasi dan pembinaan industri halal hanya bisa dilaksanakan untuk 1.000 industri dari total target sebanyak 6.000 industri, serta penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 dari total kebutuhan sebanyak 3.906 IKM.

Selanjutnya, pelatihan vokasi sistem 3in1 baru teralokasikan untuk 1.070 dari total kebutuhan sebanyak 75.170 orang, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik/Akom baru teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa sehingga 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai, serta untuk SMK baru teralokasikan untuk 1.712 siswa sehingga 6.763 siswa belum dapat dibiayai.

"Restrukturisasi permesinan industri besar dan IKM untuk peningkatan teknologi hanya dapat diberikan untuk 73 dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan/IKM," kata dia.

Selain itu, dampak lainnya yakni pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu dan pengolahan hasil hortikultura belum dapat dibiayai, pelaksanaan empat promosi luar negeri melalui World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow belum dapat dibiayai, serta fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya dapat diberikan untuk 875 dari total kebutuhan 3.375 sertifikat produk domestik.

"Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku serta penyusunan regulasi turunan PP Perwilayahan Industri belum dapat dibiayai," katanya.

Meski demikian disampaikan Menperin, keterbatasan pagu anggaran tersebut bukan merupakan permasalahan, pihaknya bisa menyiasati hal ini dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau melalui penguatan regulasi/kebijakan yang mendukung industri.