Komisi VIII nilai perlu sinergi berdayakan masyarakat agar sejahtera

Perlu sinergi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terkait dengan program penyaluran bantuan sosial

Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI menilai diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (pemda) dalam menguatkan pemberdayaan masyarakat, terutama yang kurang mampu secara ekonomi demi peningkatan kesejahteraan mereka.

"Perlu sinergi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terkait dengan program penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut juga menjadi salah satu kesimpulan rapat yang membahas mengenai program-program prioritas Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah pimpinan Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul pun mengaku setuju. Menurutnya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memang membutuhkan sinergi dari beragam pihak.

Sebelumnya, persoalan pemberdayaan masyarakat disinggung dalam rapat itu oleh anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Ia mengatakan Kementerian Sosial dapat memperkuat program pemberdayaan masyarakat dibandingkan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Anggota DPR minta pendamping PKH kerja sesuai domisili
Baca juga: DPR usul penguatan program pemberdayaan entaskan kemiskinan ekstrem

Menurut Fikri, penguatan program pemberdayaan masyarakat lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di tanah air karena masyarakat diberdayakan untuk keluar dari garis kemiskinan itu, bukan hanya menerima bantuan yang belum tentu dapat diolah untuk meningkatkan perekonomiannya.

"Ini kalau mungkin cara berpikirnya charity based (belas kasih), nanti akan seperti itu terus, ketergantungan terus menerus. Saya kira Jadi diubah konsepnya, sehingga nanti programnya, pemberdayaan dan sebagainya tadi ada Ditjen Pemberdayaan Sosial, berarti diperkuat. Jangan dibagi-bagi saja," kata dia.

Lebih lanjut, Fikri mencontohkan dengan pemberian bantuan sosial saja, masih banyak daerah yang belum mampu keluar dari jerat kemiskinan ekstrem, seperti daerah Brebes, Jawa Tengah.

"Saya di dapil ini masih sedih, saya sudah hampir tiga periode ini kok masih istiqomah kemiskinan ekstrem. Di Jawa Tengah, ada Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes. Nah Brebes itu menjadi paling tinggi," kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal itu.

Gus Ipul juga telah menyampaikan bahwa ketergantungan penerima bansos merupakan salah satu isu strategis yang akan diatasi oleh pihaknya.

Dia menjelaskan pada beberapa waktu terakhir, ditemukan fenomena demotivasi atau keadaan kehilangan semangat yang dialami oleh penerima bantuan sosial karena mereka terlalu menikmati bantuan itu.

Dengan demikian, ke depannya, Kemensos berkomitmen untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Isu strategis yang keempat adalah ketergantungan penerima bansos. Belakangan ini, ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial," kata dia.