Bakamla: Buku terbaru mantan Sekjen Kemenhan bantu perkuat pertahanan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah mengatakan buku terbaru mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji membantu memperkuat pertahanan nasional melalui penguatan manajemen dan perencanaan kebijakan.

Ia membeberkan, buku berjudul Memoar Jejak Langkah Sang Perwira: Pengambilan Keputusan di antara Ketidakpastian, berisi pengalaman penting Agus yang merupakan perwira Korps Elektronika TNI Angkatan Laut (AL) yang menjadi jenderal bintang tiga pertama di Indonesia.

"Dalam perjalanannya beliau (Agus Setiadji) melihat dan mengalami sendiri bagaimana di antara pembangunan kekuatan pertahanan dipengaruhi oleh politik ekonomi, maupun geopolitik, jadi banyak pelajaran yang bisa didapat dari buku itu," kata Irvansyah kepada ANTARA, usai mengikuti kegiatan peluncuran dan bedah buku milik Mantan Sekjen Kemenhan itu di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, buku itu bisa menambah wawasan para pejabat di tubuh TNI maupun Kemenhan, dalam menyusun rencana kerja atau kebijakan yang bisa berdampak positif untuk pembangunan pertahanan ke depan.

"Buku ini berisi proporsi yang tepat, agar semua yang direncanakan, dirundingkan, dan didiskusikan terkait berapa banyak bisa mengalokasikan APBN untuk membangun kekuatan, sehingga bisa mencapai kekuatan pertahanan yang ideal dan bisa mengatasi semua ancaman," ujar dia.

Irvansyah menambahkan, jenderal purnawirawan tersebut juga menumpahkan semua pengalaman saat bertugas di Kemenhan, sehingga pembaca bisa belajar tentang pengadaan alutsista, menyelesaikan kontrak bermasalah terkait kebijakan, arti kata 'kerahasiaan' bagi seorang perwira TNI, dan hal lainnya.

"Jadi mudah-mudahan buku ini membuka wawasan semua pihak, bahwa pembangunan kekuatan pertahanan itu penting," kata Irvansyah.

Sementara itu, buku yang ditulis oleh Laksdya (Purn) Agus Setiadji berisi delapan BAB, dengan sejumlah pembahasan terkait isu pertahanan.

Isu yang dimaksud terkait kepentingan nasional yang memengaruhi pembangunan kekuatan nasional dan kekuatan pertahanan suatu negara.

Kemudian, Agus juga menyebutkan bahwa perlunya penyederhanaan birokrasi kementerian/lembaga, termasuk pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan APIP dan auditor eksternal, serta penguatan middle management dalam suatu kementerian/ lembaga.
Baca juga: Kepala Bakamla yakin bisa efisienkan anggaran sebagai "coast guard"
Baca juga: Kepala Bakamla: Waspada saat melaut agar tak masuk perairan asing