Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membahas pengawasan pelaksanaan UU Pangan dan mengevaluasi tantangan serta upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa pihaknya sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfokus di sektor pangan mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan.

“Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” kata Sarwo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Sarwo menerima kunjungan Tim Pusat Kajian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dia menyampaikan bahwa kelembagaan Badan Pangan Nasional didasarkan pada amanat undang-undang tersebut.

"Dan seiring dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bapanas terus mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres 138 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, dan Perpres 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional menjadi salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian DPD RI Sri Sundari menyampaikan, tujuan utama dari kunjungan tersebut, yaitu untuk melakukan pendalaman terhadap pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sri menuturkan bahwa pihaknya menggali dan memperdalam informasi terkait kelembagaan Badan Pangan Nasional beserta program dan kegiatan yang saat ini digencarkan.

"Agenda Masa Sidang DPD RI kali ini menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas. Sehingga kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dari Badan Pangan Nasional terkait kebijakan pangan nasional serta tantangan yang dihadapi," kata Sri.

Baca juga: Bapanas: Kolaborasi pentahelix mewujudkan swasembada pangan di Papua
Baca juga: Bapanas: Status gizi dan kesehatan ibu-anak penentu kualitas SDM