Kami berharap dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan jaminan keamanan, keselamatan, juga kesejahteraan bagi dokter yang bertugas di wilayah terpencil.Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengajak seluruh, pihak baik dokter, tenaga kesehatan medis, pemerintah, maupun masyarakat untuk turut dalam upaya bersama mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, bertepatan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN).
“Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks ini, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta,” kata Ketua Umum PB IDI Mohammad Adib Khumaidi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Adib mengatakan bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia sangat kompleks dan beragam, mulai dari penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis dan demam berdarah dan penyakit infeksi lainnya.
Selain itu, masih terdapat ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang di wilayah yang membutuhkan.
Baca juga: IDI Jayawijaya minta polisi usut tuntas pemukulan dokter di Mamteng
Baca juga: PB IDI kecam pemukulan dokter di Papua oleh pejabat setempat
“Saya juga mengajak seluruh anggota IDI dan masyarakat luas untuk terus bahu-membahu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Dengan semangat kolaborasi, kami yakin dapat mengatasi berbagai tantangan kesehatan dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” kata Adib.
Dari semua permasalahan kesehatan, Adib memformulasikan dalam tiga permasalahan utama antara lain sistem pelayanan, sistem pendidikan, dan sistem pembiayaan.
Terkait dengan sistem pelayanan kesehatan, ia mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan yang disediakan pemerintah telah membantu akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
Namun, menurutnya, tidak semua wilayah terfasilitasi dengan layanan tersebut. Permasalahan infrastruktur dan jangkauan menuju lokasi fasilitas kesehatan masih menjadi masalah sehingga banyak masyarakat tidak bisa menggunakan layanan kesehatan.
Kemudian sisi sistem pendidikan yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, PB IDI memandang bahwa ketersediaan SDM yang ditunjang oleh ketersediaan fasilitas juga harus didorong jika Indonesia ingin menyelesaikan permasalahan pelayanan.
Merujuk ketersediaan SDM, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam tata kelola tenaga kesehatan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, dari situ dapat dibuat asesmen dan rasio terkait kebutuhan jumlah tenaga kesehatan medis dengan jumlah penduduk. Hal ini nantinya akan berimplikasi pada tadi masalah sistem pendidikan,” kata Adib.
Adapun terkait dengan sistem pembiayaan, dia menilai bahwa program yang disediakan oleh pemerintah saat ini seperti JKN atau BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup bagus. Namun, menurutnya, perlu didorong bagaimana menjaga mutu pelayanan dengan tetap menghitungkan biaya sesuai dengan nilai pelayanan dan kebutuhan serta bagaimana memberikan standar pelayanan kesehatan optimal kepada pasien.
Adib juga mengingatkan sistem pembiayaan lain yang perlu diperhatikan, yakni apresiasi kepada para tenaga kesehatan. Dalam hal ini, PB IDI telah menyusun panduan remunerasi dokter tahun 2024 berdasarkan pekerjaan profesi yang dilakukan.
Selain itu, ada permasalahan insentif para dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah dan terutama wilayah terpencil di mana keberadaan dokter masih menjadi sebuah kelangkaan.
Ia juga menyoroti minimnya jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan dari pemerintah daerah terhadap para dokter dapat menyebabkan ketimpangan pemerataan dokter di wilayah yang membutuhkan.
“Kami berharap dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan jaminan keamanan, keselamatan, juga kesejahteraan bagi para dokter yang bertugas di wilayah terpencil. Apresiasi dari daerah masih belum merata, padahal biaya kebutuhan ekonomi di setiap daerah berbeda,” kata Adib.*
Baca juga: IDI: Pemeriksaan kesehatan gratis langkah menuju Indonesia sehat
Baca juga: Ketum IDI: Modal atasi masalah kesehatan adalah kolaborasi
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
