"Belajar dari proses transformasi tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang telah berhasil dilakukan di beberapa negara maju, kami menyadari bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensi, sehingga tidak dapat dilakukan secara cepat dan sendiri," kata Kepala Biro Perencanaan KKP Andy Artha Donny Oktopura di acara perayaan 10 tahun Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Selasa.
Kolaborasi itu dilakukan, termasuk dengan YKAN, untuk mewujudkan kebijakan ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima atau isu teratas.
Dia menyebut arah kebijakan mulai dari memperluas kawasan konservasi laut dan menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, sampai dengan pengembangan budi daya laut, pesisir, dan daratan yang berkelanjutan, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk juga kebijakan untuk pengelolaan sampah plastik di laut.
Kolaborasi KKP dan YKAN salah satunya dilakukan dalam bentuk pendampingan melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pelestarian pesisir dan laut. Contohnya dilakukan sejak 2016 terhadap kelompok perempuan untuk kegiatan sasi laut di wilayah Maluku dan Papua, di mana masyarakat sepakat untuk tidak mengambil hasil laut selama periode tertentu.
Kolaborasi lain antara KKP, YKAN, berbagai mitra dan masyarakat termasuk penetapan wilayah perairan Misool Utara di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya sebagai kawasan konservasi perairan.
Kawasan seluas 308.692 hektare itu memiliki arti penting secara ekologis karena memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan termasuk habitat penting bagi dugong, penyu, paus, pari manta, dan perikanan yang bernilai ekonomi penting.
Muhammad Ilman selaku Direktur Program Kelautan YKAN dalam kesempatan itu menegaskan bahwa komitmen kami adalah mendukung pemerintah dan masyarakat dalam melindungi wilayah lautan Indonesia yang akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Di Wakatobi dan Bentang Laut Kepala Burung dukungan kami kepada pemerintah terwujud berupa terbentuknya delapan kelompok ekowisata masyarakat, serta tersedianya tujuh juta data spesimen ikan demersal laut yang dikumpulkan melalui penerapan Crew Operated Data Recorder System (CODRS)," katanya.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan untuk melakukan perluasan kawasan konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar pada 2045. Luas itu mencakup sekitar 30 persen dari total wilayah laut di Tanah Air. Target perluasan yang dikenal dengan istilah 30x45 itu jika berhasil dapat memberikan perlindungan kepada kawasan laut, padang lamun, mangrove dan terumbu karang.
Baca juga: Pemerintah berdayakan kawasan konservasi perairan dukung ekonomi biru
Baca juga: KKP teliti temuan bangkai paus yang terdampar di kawasan konservasi
Baca juga: Sasi, tradisi dan siasat unik warga Pulau Lemon jaga habitat bahari
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
