Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang Pilkada
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) mencegah bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh kementerian tersebut dimanfaatkan sebagai alat politik oleh oknum tertentu.
"Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang Pilkada," ujar Kariyasa dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, momentum pelaksanaan Pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos, agar oknum-oknum tertentu dapat memenangi Pilkada.
Baca juga: Kemensos integrasikan data tunggal terpadu untuk bansos tepat sasaran
Sejalan dengan itu Kariyasa mengingatkan Kemensos bahwa penyaluran bansos harus berdasarkan data yang dimiliki oleh kementerian tersebut, bukan data-data dari tokoh politik tertentu.
Sebelumnya Mensos mengatakan bahwa integrasi data tunggal terpadu terkait penerima bantuan sosial (bansos) menjadi solusi untuk mengurangi bias penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Baca juga: Cara cek Bansos Kemensos 2024 via situs dan aplikasi
“Bukan tidak tepat sasaran, jadi ya ada biasnya lah karena kan ada yang meninggal, kadang belum dilaporkan. Ada yang sudah pindah tempat, belum melapor sehingga bantuannya tetap ke situ kan gak boleh. Maka itulah, Presiden meminta supaya kami bisa mewujudkan data tunggal itu,” katanya usai kegiatan Penyerahan Bantuan Hasil Respon Kasus bersama KitaBisa di Jakarta Timur pada Selasa.
Baca juga: Mensos: Data tunggal solusi kurangi bias bansos tidak tepat sasaran
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024