Pastikan negara hadir, Wapres pimpin rapat penanganan erupsi Lewotobi

Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, bertempat di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa.

Wapres Gibran dalam pernyataannya mengatakan bahwa rapat tersebut berfokus pada langkah cepat untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana bisa merasakan kehadiran pemerintah dalam masa kedaruratan ini.

"Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini," kata Wapres Gibran melalui Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta.

Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya perencanaan yang matang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Perencanaan itu di antaranya, memastikan stok logistik, masalah kesehatan yang timbul dari erupsi, penanganan khusus untuk balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta antisipasi terhadap potensi terjadinya banjir lahar.

Pada kesempatan itu, Wapres juga menekankan pentingnya kesamaan data antarpemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat tepat sasaran.

Rapat dilanjutkan dengan paparan para menteri, Kepala BNPB dan jajaran terkait tentang upaya yang sedang dan akan dilakukan ke depan.

Wapres meminta seluruh upaya maksimal dikerahkan untuk keselamatan warga dan hasil berkala dari kegiatan itu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk selanjutnya, hasil rapat akan kita laporkan ke Pak Prabowo,” katanya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh kementerian terkait, Wapres berharap seluruh langkah penanganan ini dapat terlaksana secara efektif dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Hadir dalam rapat ini di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Geologi M. Wafid.